Kaji Penerapan SPBE, BPPT Keluarkan Tiga Aturan Baru

Deputi Bidang TIEM BPPT, Eniya Listiani Dewi, saat HUT ke-41 BPPT (21/8).

Jakarta, Ditjen Aptika – Penerapan Perpres SPBE melibatkan banyak institusi pemerintah. Salah satunya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang mengkaji dalam hal pengetahuan, standar, dan tata cara.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) BPPT, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan persiapan BPPT dalam penerapan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Sampai Desember ini harus sudah ada tiga Peraturan Kepala BPPT (terkait SPBE). Peraturan ini akan mengikat secara nasional ke semua institusi, kementerian, dan pemerintah daerah,” ujar Eniya saat acara HUT ke-41 BPPT di Auditorium BPPT Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Lebih lanjut Eniya menguraikan ketiga peraturan tersebut, yaitu:

  1. Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE,
  2. Standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, dan
  3. Standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.

Menurut Eniya, penerapan SPBE tidak mudah mengingat banyaknya sistem dan aplikasi yang telah berjalan. “Aplikasi yang ada belum menggunakan satu sistem yang stabil. Jadi misalnya mengirim laporan program dari BPPT ke Bappenas, sistemnya harus stabil agar datanya bisa terkoneksi dan terintegrasi,” jelas Eniya.

Terkait infrastuktur, Eniya menyatakan perlunya pemerintah memiliki jaringan Government Private Network (GPN) yang menggunakan IP khusus. Selain itu, BPPT dan Kementerian Kominfo perlu menyiapkan satu sistem layanan berbagi-pakai untuk mewadahi semua aplikasi yang ada.

“Semua data dari berbagai instansi pemerintah bisa masuk ke dalam jaringan satu jaringan cloud terintegrasi. Kita memiliki data berjuta-juta ASN yang lengkap, sebagai awal dari big data pemerintah,” papar Eniya.

Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Badan Penanggulangan Nasional (BNPB), Letjen Doni Monardo, yang membawakan materi “Peran Teknologi untuk Mencapai Visi Indonesia Tangguh Bencana”. Dijelaskan, Indonesia berada di peringkat pertama korban jiwa terbesar di dunia akibat bencana.

“Mulai dari sistem, infrastruktur, hingga sadar bencana harus ditingkatkan. Kami mendorong agar lebih banyak lagi dibuat riset-riset kebencanaan oleh para peneliti. BPPT merupakan tempat mencari solusi terbaik,” tegas Doni.

Acara peringatan HUT ikut dimeriahkan sesi potong tumpeng oleh Kepala BPPT Hammam Riza. Ditayangkan pula video testimoni dari Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Keseriusan BPPT melakukan inovasi digital ditutup dengan kick off Transformasi Digital BPPT. (mhk)

Print Friendly, PDF & Email