Jakarta, Ditjen Aptika – Isu mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) sedang ramai diberitakan media, setelah kasus kebocoran data mencuat beberapa waktu terakhir. Menkominfo, Johnny G. Plate mengatakan RUU PDP telah disetujui oleh DPR pada sidang paripurna.
“Kemarin beberapa hari sudah menyetujui (DPR) untuk salah satu untuk hilir. Digital RUU PDP di tingkat 1 sudah kita sepakati sama-sama,” ujar Johnny, dikutip dari Suara.com, Jumat (9/9/2022).
Ia berharap, RUU PDP segera disahkan menjadi UU PDP sebagai payung hukum. Sehingga nantinya akan ada sanksi pidana dan sanksi denda terkait kebocoran data. “Kalau sudah disahkan, ada sanksinya. Ada sanksi pidana badan dan ada sanksi denda yang tidak sedikit,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR dan Kemkominfo pada Rabu (7/9/2022) telah sepakat bahwa RUU PDP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Kesepakatan itu ditandai secara simbolis dengan penandatanganan naskah RUU PDP serta naskah penjelasan oleh perwakilan fraksi-fraksi di Komisi I, Menkominfo, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Kominfo Bahas Kerja Sama TIK dengan Dubes Tiongkok
Isu lain yang juga sedang ramai diberitakan adalah pertemuan kerja sama antara Kominfo dan Dubes Tiongkok. Menkominfo mengadakan pertemuan dengan Dubes Tiongkok di Jakarta pada Kamis (8/9/2022), membahas rencana kerja sama di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
“Diskusinya sangat luas mulai dari hulu atau upstream sampai pemanfaatan ruang digital berupa aplikasi informatika,” ujar Johnny, dikutip dari Merdeka.com, Jumat (9/9/2022).
Ia menyebut, Tiongkok akan terus memberikan dukungan untuk transformasi digital di Indonesia dalam hal investasi, serta pembangunan infrastruktur TIK. Pertemuan itu juga diharapkan mempererat dukungan kerja sama dalam pengembangan 5G di Indonesia.
“Saya berharap kerjasama ini terus berkembang tidak hanya dalam rangka mendukung 4G network tapi juga dalam pengembangan teknologi 5G,” pungkas Johnny. (frs)
