Bali, Ditjen Aptika – Sebagai tindak lanjut pembangunan smart city, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) mengusung Gerakan Menuju Smart Province sebagai inovasi di tingkat provinsi yang akan mengkoordinasikan pengembangan smart city lintas kabupaten/kota. Direktorat LAIP menargetkan dua provinsi cerdas di tahun 2023.
“Smart province adalah provinsi yang mengembangkan dan mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, melalui inovasi yang terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Program Gerakan Menuju Provinsi Cerdas (Smart Province) di Provinsi Bali 2022 di Hotel The Stones Kuta, Kamis (13/10/2022).
Dilanjutkan oleh Dirjen Aptika, program Gerakan Menuju Smart City telah dilakukan sejak tahun 2017 melalui empat tahapan, yaitu assessment, peluncuran, implementasi, dan sosialisasi. “Bagaimanapun konsep smart province merupakan konsep yang mendukung gerakan smart city agar kolaborasi dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya.
Seperti diketahui, hingga tahun 2022 Direktorat LAIP telah memberikan pendampingan smart city kepada 191 pemerintah kabupaten/kota terpilih dengan memperhitungkan potensi dan tantangan implementasi teknologi digital pada setiap daerah.
Kehadiran internet dan perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin menuntut layanan publik yang efektif dan efisien. Dirjen Semuel menyebutkan ada enam dimensi smart city dalam smart province, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
“Proses kolaborasi dan koordinasi merupakan strategi yang penting dalam implementasi provinsi cerdas. Koordinasi ini utamanya dilakukan untuk pengembangan kolaborasi lintas kabupaten dan kota yg telah melaksanakan smart city dalam enam dimensi yang sama,” tambah Dirjen Semuel.
Dimensi ini juga termasuk transformasi digital yang terus didorong ke dalam sektor publik agar dapat menghasilkan layanan-layanan yang inovatif. Dalam mewujudkan provinsi cerdas, tidak hanya kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi juga kerja sama dari masyarakat maupun dunia usaha atau sektor privat.
Lihat juga: Lanjutkan Program Smart City, Kominfo Gagas Gerakan Menuju Smart Province
“Lebih dari itu, diperlukan sebuah navigasi tepat dalam memandu stakeholder yang terlibat agar gerakan provinsi cerdas dapat terealisasi baik mulai dari kolaborasi antar pemerintah, masyarakat dan private sector,” jelas Semuel.
Dilanjutkan oleh Dirjen Aptika, hal tersebut yang melatarbelakangi pembuatan buku panduan penyusunan masterplan smart province yang difungsikan sebagai pedoman bagi pemerintahan provinsi, tim penggerak dan pembimbing yang terlibat dalam prosesnya.
Dalam acara yang sama, Wakil Gubernur Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mendukung penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan usulan pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi melalui acara sosialisasi ini.
“Provinsi Bali sendiri sudah memiliki konsep smart island yang turut mendukung implementasi smart province,” ujarnya. Saat ini ada enam kabupaten di Provinsi Bali yang telah menjalankan fungsi smart city.
Acara sosialisasi yang dihadiri berbagai elemen perangkat daerah itu juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memotivasi dalam melanjutkan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan daerah.
Selain itu, adopsi teknologi pemerintahan daerah di Indonesia juga diperlukan untuk membantu menjawab pekerjaan rumah yang dihadapi saat ini dalam menghasilkan program dan kebijakan yang tepat sasaran.
Lihat juga: Adaptif Manfaatkan Teknologi, Pemkot Tasikmalaya Menuju Layanan yang Cerdas dan Efektif
Turut hadir dalan acara Sosialisasi Program Gerakan Menuju Provinsi Cerdas (Smart Province) itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali, Gede Pramana; dan perwakilan dari pemerintah kabupaten, Bappeda, Diskominfo; serta jajaran Pemerintah Provinsi Bali.
Selain diselenggarakan di Bali, acara sosialisasi ini juga diselenggarakan di beberapa provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. (ran)
