Jakarta, Ditjen Aptika – Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto Indonesia sebesar 5,11% pada tahunn disebabkan oleh kemajuan teknologi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa peningkatan tersebut dilakukan melalui komitmen pemerintah menghadirkan program pendorong ekonomi digital.
“Program tersebut Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), penyediaan pelatihan pengembangan wirausaha berbasis digital, Program UMKM Level Up melalui Digital Mentoring dan Business Incubator, serta Digital Entrepreneurship Academy (DEA) untuk mendorong UMKM Go Online,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Indonesia Digital Summit, di Jakarta Selatan, Selasa (28/09/2023).
Hingga Juni 2023, Pemerintah telah memfasilitasi 22 juta UMKM on boarding ke ekosistem digital. “Inovasi dari rekan-rekan pelaku bisnis untuk berinovasi menghasilkan produk maupun layanan yang lebih baik untuk perekonomian bangsa,” tegas Menkominfo.
Pada saat bersamaan, Kementerian Kominfo juga berupaya meningkatkan jangkauan dan kapasitas layanan jaringan telekomunikasi.
“Dalam era digitalisasi ini, yang penting coverage dan capacity. Saya tadi ngobrol dengan Bu Sri Mulyani, coverage-nya baru 78%. Masih ada 22% warga bangsa kita terutama yang di pelosok yang belum terkoneksi atau mengakses internet. Itu PR kita,” jelas Menteri Budi Arie.
Menurut Menkominfo, kondisi geografis Indonesia memengaruhi penggunaan teknologi untuk memperkuat kapasitas jaringan telekomunikasi.
“Kecepatan, kapasitasnya harus diperbesar. Kita adalah yang paling unik secara geografis, sehingga kegiatan teknologi beragam, bisa menggunakan fiber optic, wireless, satelit. Pilihan teknologinya nggak selalu sama di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.
Lihat juga: Menkominfo Ajak Terapkan Tiga Langkah Pencegahan Lawan Hoaks Pemilu 2024
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani menyatakan, Indonesia Digital Summit dengan tema “Proyeksi Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia 2023” menjadi ajang pertemuan pelaku usaha, pakar, dan pemerintah untuk membahas arah ekonomi digital di masa depan yang berkelanjutan.
“Perlu kerja sama untuk mewujudkan iklim industri yang adil. Regulator sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi digital termasuk menavigasi tantangan-tantangan industri. Kita butuh kerangka regulasi yang suportif. Ini penting, mengingat kepastian hukum dan kerangka regulasi yang jelas bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk investasi infrastruktur digital di Indonesia,” ungkapnya.
Forum tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus OJK Irfan Sanusi Sitanggang, serta perwakilan tim dari tiga calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.(rar)
