Jakarta, Ditjen Aptika – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan kemajuan teknologi digital menjadi pendorong ekosistem ekonomi syariah yang lebih andal. Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
“Dalam perekonomian syariah, inklusi sosial hadir sebagai prasyarat sebelum inklusi finansial. Integrasi unsur sosial dan komersial dalam ekosistem ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Seminar Ekonomi Syariah Peringatan Hari Jadi PT Pos Indonesia ke- 277 dan Hari Jadi Kliring Berjangka Indonesia ke-39 di Pos Bloc Jakarta Pusat, Rabu (23/08/2023).
Menurut Menkominfo geliat ekonomi syariah tentu turut ditopang oleh geliat ekonomi digital Indonesia. Mengutip data Google, Temasek, dan Bain, Menteri Budi Arie menyatakan potensi nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 146 miliar atau setara dengan Rp. 2.097 triliun.
“Sedangkan Kementerian Perdagangan memperkirakan potensi nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai USD 315,5 miliar atau setara dengan Rp. 4.531 triliun,” tuturnya.
Sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang telah diluncurkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tahun 2019, Menkominfo mendorong Tabungan Pos dapat dikembangkan sebagai layanan keuangan inklusi di daerah 3T, yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“We will leave nobody behind. Bersama-sama kita perkuat kolaborasi dan tingkatkan kontribusi kepada bangsa. Terus melaju, demi Indonesia Maju,” ajaknya.
Dalam acara itu, hadir Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochman Djoemadi, Direktur Utama Jakarta Future Exchange Stefanus Paulus Lumintang, Direktur Operasional Kliring Berjangka Indonesia Adiyasa Suhadibroto, dan Deputi Direktur Bank Indonesia Irfan Sukarna. (hth)
