Yogyakarta, Ditjen Aptika – Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu memerhatikan soft competency dalam cakap digital sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, jika hal ini diabaikan maka dapat menghambat akselerasi transformasi digital di Indonesia.
“Performa ASN yang cakap digital disebut juga soft competency. Ini harus mendapat perhatian serius karena jika tidak maka bisa menghambat transformasi digital,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yoyakarta (Kadiskominfo DIY), Hari Edi Tri Wahyu Nugroho pada saat Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Yogyakarta, Selasa (14/03/2023).
Menurut Hari, soft competency dalam cakap digital bukan hanya berarti mahir dalam mengoperasikan media digital saja. Namun juga melihat apakah seseorang bisa menggunakan media tersebut dengan bijak dan bertanggungjawab.
“Dilihat juga apakah eksistensi dan interaksinya di dunia maya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di dunia nyata,” jelas Hari.
Meski begitu ia mengaku, saat ini peningkatan kompetensi ini masih menjadi tantangan, khususnya bagi ASN di DIY. Padahal, tambahnya, kompleksitas dunia menuntut ASN berperan aktif dalam memanfaatkan transformasi digital untuk mewujudkan Smart ASN di Indonesia.
“Saat ini kita dapat belajar dari pengalaman rekan-rekan kita (ASN) yang sudah merasakan pil pahit akibat tidak cakap digital. Kita harus menyadari dan memahani hal itu berdampak masif, baik di tataran personal maupun profesional” tegas Hari.
Hari pun berharap, ASN Pemda DIY bisa meningkatkan kecapakan digital agar dapat mendorong optimalisasi transformasi digital dan membawa kemajuan bagi banyak pihak.
Sementara itu, Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pemerintahan, Niki Maradona mengatakan, materi-materi yang disampaikan melalui kegiatan literasi digital sektor pemerintahan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kecakapan penggunaan teknologi digital serta meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan perangkat yang digunakan para ASN.
Ia juga menyebut, literasi ini diharapkan juga bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan di sektor publik.
“Kegiatan literasi digital ini sekaligus untuk mendorong aparatur pemerintah agar mengenal dan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik kepada masyarakat,” tutupnya.
Kegiatan literasi digital sektor pemerintahan diselenggarakan dengan berkolaborasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan Pemda DIY. Acara berlangsung secara hybrid pada 14 – 16 Maret 2023 dan diikuti secara virtual oleh 18.000 ASN serta SDM Pemda DIY yang terbagi dalam enam batch.
Kegiatan ini juga diisi oleh sejumlah narasumber, serta turut hadir perwakilan dari sejumlah stakeholder pemerintah terkait lainnya, praktisi IT dan sivitas akademisi dari sejumlah perguruan tinggi. (mlz)
