Jakarta, Ditjen Aptika – Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Hal itu terungkap dalam penjelasan yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam Dialog Publik “Executive Education Program for Young Political Leaders: Transformasi Digital yang Inklusif”, yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin (24/01/2022).
“Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil dan Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional. Di level internasional, Digital Economy Working Group (DEWG) menjadi sarana diskusi dan potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional.
Sementara di level nasional, Menteri Johnny menuturkan DEWG G20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G20, akademisi, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya itu, kata dia, dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri. Indonesia akan memperjuangkan pengembangan sektor digital untuk Indonesia dan negara-negara berkembang.
“Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan. Sebagaimana disampaikan Presidensi G20 Arab Saudi, isu mengenai lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity begitu pentingnya, mengapa? Karena belum ada payung hukum di dunia yang mengatur isu ini, bagaimana cross-border data flow ditatakelolakan,” terang Menteri Johnny.
Menurutnya lagi, dengan melihat cross-border data flow, Indonesia membutuhkan satu protokol yang mengatur agar tata kelola data lintas batas negara, di mana data itu extrateritorial, extrajudicial, tidak saja berada dalam lingkungan batas negara tetapi menyeberang dari batas negara, maka dibutuhkan protokol yang merupakan satu metode atau satu dokumen yang mengatur asas-asas penting cross-border data flow,” tandas Menkominfo.
Lebih lanjut, meski asas reciprocity bukan hal yang mudah, tetapi Johnny menilai banyak negara menginginkan, membolehkan data-data mitra sahabatnya masuk ke negaranya. Namun membatasi data rakyat dan data negaranya untuk bisa atau menyeberang masuk ke negara-negara mitra.
“Jadi, Ini isu-isu penting yang harus kita bicarakan pada saat pembahasan rapat-rapat di G20 nanti. Kita sama-sama ketahui DEWG ini adalah elevasi yang dilakukan pada saat G20 Summit di Italia, di mana sebelumnya sejak tahun 2015 DEWG itu hanya dalam tingkatan Digital Economy Task Force dan untuk pertama kalinya pada saat G20 di Italia, dielevasi menjadi DEWG sehingga Indonesia adalah chairman pertama,” pungkasnya.
Tema Prioritas
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan tahun 2022 merupakan momentum penting Indonesia dalam Presidensi G20 karena Indonesia berperan dalam menentukan agenda prioritas.
Menko Perekonomian Airlangga yang juga menjadi Ketua I Bidang Sherpa Track menuturkan, dalam rangkaian pertemuan G20 yang akan diselenggarakan pada bulan November 2022 di Bali, terdapat tiga tema yang menjadi prioritas Presidensi Indonesia, yaitu perbaikan sistem kesehatan global, transisi menuju sumber-sumber energi yang lebih bersih, dan pemanfaatan transformasi digital untuk kesejahteraan masyarakat.
Lihat juga: Menteri Johnny: Kominfo Bahas Tiga Isu Prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia
“Untuk itu, dalam dialog publik ini kami memandang penting agar pemimpin politik muda Indonesia juga memiliki wawasan global dalam mengangkat berbagai kepentingan bangsa dan terus mendukung transformasi digital yang membawa hal positif, tentunya dalam mendorong pembangunan digital yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” paparnya.
Dalam dialog publik itu hadir pula pembicara lainnya yakni Wakil Ketua Golkar Institute, Rizal Mallarangeng; Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid; Executive Co-Chair, Yose Rizal Damuri; serta Co-Founder East Ventures, Willson Cuaca. (hm.ys)
