Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo (Kemkominfo) melalui Ditjen Aplikasi Informatika menerima penghargaan Digital Government Award dalam ajang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023. Kominfo menjadi salah satu instansi pusat dengan pencapaian indeks SPBE terbaik, yakni naik 11 peringkat di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.
“Indeks SPBE Indonesia Kominfo di tahun 2021 berada pada ranking 77 dari 193 negara. Angka itu naik 11 peringkat dari posisi 88 pada tahun 2020,” ujar Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan usai menghadiri acara SPBE Summit 2023 di Jakarta pada Senin (20/03/2023).
Dirjen Semuel mengatakan, adanya penilaian ini dapat mendorong dan menginspirasi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memajukan SPBE-nya. Ia pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.
“Terima kasih kepada Kementerian PAN RB yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini merupakan sinergi. Digital Government Award juga merupakan perjuangan para pejuang pemerintahan dalam transformasi digital,” tambahnya.
Ajang yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini juga bagian dari upaya meningkatkan layanan publik dan administrasi pemerintahan melalui sistem elektronik. Namun Dirjen Semuel berharap, ke depannya kegiatan ini bisa diselenggarakan setiap setahun sekali.
“Hal itu tentunya akan sangat bagus untuk mengapresiasi kinerja kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan SPBE,” sebutnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kominfo juga menghadirkan booth yang menampilkan penjelasan dukungan penguatan SPBE yang dapat dilihat oleh tamu undangan. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono mengatakan, tamu undangan dapat melihat capaian program transformasi digital di sektor pemerintahan.
“Booth kami berisikan informasi mengenai Panduan Pemanfaatan Infrastruktur dan Aplikasi Berbagi Pakai SPBE. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna pada tanggal 2 Maret 2023, sebagai upaya untuk mendorong komitmen pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah menuju pada aplikasi umum, agar bisa mewujudkan Satu Data Indonesia, menghasilkan referensi data Indonesia supaya menjadi satu single source of truth. (frs)
