Jakarta, Ditjen Aptika – Transformasi digital desa menawarkan beragam aplikasi digital untuk perbaikan layanan masyarakat. Aplikasi itu meliputi aplikasi Sistem Desa dan Kawasan New Generation (Sideka-NG), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades).
“Dengan jumlah desa yang semakin terus meningkat, saat ini sudah di atas 75 ribu, maka digitalisasi dan kolaborasi menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa,” kata Direktur Evaluasi Perkembangan Desa (EPD) Ditjen Bina Pemdes, Muhammad Noval saat membuka acara Sosialisasi Percepatan Transformasi Digital Desa melalui Sideka-NG, Prodeskel, Siskeudes, dan Sipades secara daring, Senin (28/11/2022).
Menurut Direktur Noval, terobosan dan inovasi dari pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait pusat teknologi informasi harus dilakukan terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di pemerintah pusat.
“Misalnya saat ini sudah ada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Prodeskel. Kemudian ada Siskeudes, serta pendataan aset desa atau Sipades, dan banyak bentuk-bentuk aplikasi lainnya,” ungkapnya.
Semua agenda transformasi digital desa itu bermuara pada upaya mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Noval menyebutkan langkah transformasi tersebut sebagai bentuk kolaborasi teknologi informasi komunikasi (TIK) dengan data penggelolaan pemerintah yang terpadu.
“Keunggulannya, rantai birokrasi dapat diperpendek. Urusan pengambilan keputusan bagi pemerintah dapat dipermudah. Langkah transformasi digital desa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo,” jelasnya.
Lihat juga: Direktur LAIP: Desa Cerdas Itu Bisa Atasi Masalah Komunal dengan TIK
Presiden pada suatu kesempatan menyampaikan transformasi digital telah mengubah kehidupan manusia dari yang dulu offline ke online. Jokowi pun meminta segenap masyarakat untuk segera beraptasi dengan perubahan. Keinginan itu senada dengan tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Aplikasi desa ini menjadi wujud dari tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di bidang TIK. Untuk itu dibutuhkan sinergi, terutama dengan menghadirkan aplikasi untuk desa seperti yang dilakukan Kemkominfo dan Kemendagri,” terang Noval.
Aplikasi Desa
Aplikasi yang disiapkan pemerintah meliputi aplikasi Sideka-NG, Prodeskel, Siskeudes, dan Sipades. Perangkat desa juga mendapat pembekalan penggunaan aplikasi, seperti sosialisasi kali ini yang menyasar aparatur dari Provinsi Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
Ragam aplikasi itu digadang-gadang akan memudahkan transformasi digital desa. Aplikasi Sideka-NG memungkinkan setiap desa mendapatkan situs khusus berdomain desa.id. Hal itu membantu warga desa untuk membuat sendiri sistem pelayanan desa berbasis digital secara gratis.
Aplikasi kedua yang tak kalah menarik adalah Siskeudes. Aplikasi itu hadir untuk memudahkan tata keuangan desa agar transparansinya dapat terjaga. Apalagi aplikasi tersebut bersifat gratis dan didistribusikan secara cuma-cuma melalui pemerintah kabupaten atau kota.
Selanjutnya aplikasi Sipades. Aplikasi ini dikembangkan untuk pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir aplikasi Prodeskel yang memudahkan desa memasukkan profil desa dan kelurahan secara lengkap. Tujuannya agar gambaran menyeluruh terkait desa dapat terekam dengan baik dan aman.
Data-data yang kirim lewat Prodeskel meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana. Dengan data-data itu pengawasan kemajuan desa menjadi lebih mudah, juga agar potensi desa dapat terus terjaga dan berkelanjutan.
Lihat juga: Tiga Hal Penting dalam Transformasi Digital Desa, Apa Saja?
“Semua data di desa saling melengkapi. Kita pahami desa adalah miniatur negara. Banyak kepentingan masyarakat yang harus kita atur di desa dan menjadi perhatian bersama,” tutur Perencana Ahli Muda, Subdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah IV, Bambang Sasongko.
Bambang pun berharap transformasi digital desa dapat dipercepat, serta data-data terkait desa tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. “Jadi intinya tata kelola manajemen desa menjadi wajah dari negara kita,” pungkasnya. (sae)
