Direktur LAIP: Desa Cerdas Itu Bisa Atasi Masalah Komunal dengan TIK

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), Bambang Dwi Anggono.

Jakarta, Ditjen Aptika – Apakah sih kategori desa itu dianggap telah menjadi desa cerdas? Apakah karena sudah memiliki website, aplikasi, akun media sosial, atau akses internet? Direktur Layanan Aplikasi dan Informatika Pemerintahan (LAIP) memberikan penjelasan kepada sejumlah kepala desa di wilayah Sumatera.

“Desa itu dianggap menjadi desa cerdas ketika secara komunal desa tersebut bisa mengatasi berbagai masalah yang ada dengan memanfaatkan secara tepat guna teknologi informasi dan komunikasi yang mereka miliki,” kata Direktur LAIP, Bambang Dwi Anggono dalam webinar Percepatan Transformasi Digital di Desa, Kamis (8/9/2022).

Bambang menambahkan, saat persawahan diserang hama, terjadi kerusuhan, kondisi sebagian besar jalan rusak, ada sejumlah anak terlantar, maka TIK yang dimiliki desa harus bisa menjadi instrumen solutif atas masalah itu.

“Kalau kita lihat, semua masalah itu bisa diselesaikan kolaboratif oleh semua stakeholder secara cerdas dengan memanfaatkan TIK. Langkah penyelesaian kita bukan lagi yang biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa,” tuturnya.

Direktur Bambang yang akrab disapa Ibenk ini menyebut pemerintah telah mengantongi lima langkah percepatan transformasi digital di desa. Pertama adalah mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet.

Kedua, menyiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan penyiaran.

“Ketiga, percepat konsolidasi data center nasional. Keempat, siapkan kebutuhan talenta digital. Kelima, menyiapkan regulasi dan pembiayaan yang memadai,” urainya.

Lihat juga: Bangun Pusat Data Nasional di Empat Lokasi, Ada Beragam Pertimbangan

Direktur Ibenk juga menyampaikan arahan presiden untuk bekerja lebih cerdas. Data-data elektronik harus dianalisa supaya bisa memberikan manfaat lebih. Bila masih memakai loket layanan, itu masih berteknologi 1.0.

“Kalau pemerintahan 4.0, pemerintah desa sudah jemput bola. Mereka yang masuk usia 17 tahun langsung disambangi layanan pembuatan KTP,” jelasnya.

Transformasi Digital Menuju Desa Modern

Beberapa waktu lalu, presiden telah memerintahkan percepatan transformasi digital. Semua desa akan terkoneksi internet, peta jalannya sudah disediakan. Desa tidak lagi dipusingkan menginput data ke berbagai aplikasi.

“Cukup satu aplikasi aja karena data center-nya sudah disatukan ke dalam Pusat Data Nasional. Kapasitas SDM ditingkatkan, penyediaan regulasi dan pembiayaan juga akan dibuat lebih memadai,” ujar Bambang.

Untuk menuju desa modern, lanjutnya, langkah pertama adalah pembenahan administrasi desa dengan cara memanfaatkan perangkat e-government yang sudah terpadu, yakni aplikasi desa nasional. Aplikasi ini dibuat oleh pusat yang bisa diakses semua pemerintahan, termasuk menjadi solusi berbagai layanan yang ada di desa.

“Lalu membenahi layanan publik. Ketiga, bagaimana kita bisa mendorong pembinaan masyarakat agar melek IT. Ke-4, pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan IT,” terang Bambang.

Saat ini Kemkominfo bersama Kemendagri dan Kemendes sedang menyiapkan aplikasi super yang bisa digunakan pemerintah desa untuk memberikan layanan terbaik bagi warganya.

“Kunci utama suksesnya transportasi digital di desa adalah leadership. Kadesnya semangat, warganya juga semangat. Tugas desa menjalankan administrasi desa sebaik-baiknya. Tugas bikin aplikasi serahkan pada pemerintah pusat,” kata Direktur Ibenk.

Lihat juga: Amanat SPBE, Kominfo Kembangkan Aplikasi Portal Nasional

Untuk itu Direktur LAIP mengajak semua pihak menanggalkan ego sektoral dan melepaskan diri dari kungkungan cara-cara konvensional. Buang jauh-jauh perasaan khawatir lapaknya direbut orang, rasa takut akan transparansi, dan pikiran bahwa masyarakat tidak siap dilayani dengan memanfaatkan TIK. Mindset ini harus diubah.

“Bola ada di tangan bapak dan ibu sekalian, apakah bisa memafaatkan teknologi yang diberikan negara secara gratis, atau cukup merasa membangun desa apa adanya. Kami siap membantu dengan teknologi yang kami siapkan. Ini membutuhkan niat baik kita semua untuk bekerjasama membangun NKRI,” pungkas Bambang. (sae)

Print Friendly, PDF & Email