Bogor, Ditjen Aptika – Sebagai abdi negara, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting dalam mempersiapkan dan mengawal pesta demokrasi di ruang digital.
Sedikitnya hal itu yang juga menjadi salah satu poin dalam kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Widyaiswara PPSDM Regional Kementerian Dalam Negeri yang diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo di Hotel Harris Sentul, Jawa Barat.
“Selain pembekalan empat pilar literasi digital seperti digital skill, ethic, safety dan culture pada kegiatan ini juga mengawal pembekalan bahwa ASN harus netral. Itu penting sekali. Sebentar lagi kita menghadapi tahun politik dimana kita harus tetap bisa mengawal agar pesta demokrasi berjalan dengan baik. ASN ini jadi kunci agar kehidupan bernegara kita tetap terjaga,” kata Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto dalam wawancara langsung Senin (24/10/2022).
Seperti diketahui untuk mencapai tujuan target masyarakat terliterasi pada sektor pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan program literasi digital sektor pemerintahan. Dan kegiatan ini menjadi kolaborasi yang pertama antara Direktorat Pemberdayaan Informatika Kominfo dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan JFT Widyaiswara Kementerian Dalam Negeri di bidang teknologi infomasi komunikasi (TIK) dalam menunjang tugas dan fungsinya sebagai ASN. Selain itu, nantinya para trainer dari JFT Widyaiswara Kemendagri yang mengikuti kegiatan ini diharapkan akan membantu tugas Kementerian Kominfo melakukan literasi digital kepada para ASN di sektornya masing-masing.
Direktur Bonifasius menyampaikan, materi-materi pembekalan literasi digital sektor pemerintahan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat untuk para Widyaswara dalam mengemban tugasnya masing-masing. Terlebih lagi, saat ini dunia digital sudah diramaikan dengan konten-konten yang berkaitan dengan pemilihan umum.
“Di sini sekaligus para narasumber agar memberikan masukan-masukan bagaimana kita menjaga konten-konten di ruang digital agar berisi hal-hal yang positif, menetralisir bila mana ada hal-hal yang bersifat polarisasi,” ujar Bonifasius yang akrab dipanggil Boni.
Lihat juga: Strategi Kominfo Ciptakan Ruang Digital yang Kondusif Jelang Pemilu 2024
Menurut Direktur Boni, kolaborasi literasi digital sektor pemerintahan yang pertama kali ini merupakan kerjasama yang luar biasa antara Kementerian Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi memang Kementerian Dalam Negeri menjadi best practice kami. Kami menjalin kerjasama yang luar biasa. Dengan lembaga TNI dan Polri juga sudah dilakukan pertemuan antar pimpinan panglima dan Kominfo. Kepolisian sudah dilakukan prototyping di beberapa Polda,” terang Direktur Boni.
Menurutnya, Kemendagri merupakan tulang punggung dari kekuatan negara khususnya ASN. Sehingga mengawal ruang digital jelang pemilu juga menjadi hal penting untuk dapat diterapkan para ASN.
“Netralitas ASN itu penting sekali. Bila mana ada permasalahan-permasalahan konflik di sosial media. Teknologi informasi, internet itu adalah tools, namun kembali lagi kita sebagai manusia di belakang layar untuk mengawal ruang digital itu digunakan untuk konten-konten yang positif untuk masyarakat dan ASN juga jadi makin cakap digital,” katanya.
Senada dengan Direktur Boni, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono mengungkapkan kegiatan pelatihan ini merupakan kolaborasi yang strategis untuk dapat meliterasi masyarakat, bagaimana menggunakan konten dan memahami keamanan dalam ruang digital.
“Tahun ini sudah hangat, mesin politik digerakkan. Dunia maya sudah dibanjiri konten-konten di sosial media. Bukan hanya dapat mengakses konten, tapi harus memahami pada aspek keamanan. Juga tidak kalah penting pilar budaya dan etika,” katanya.
Menurut Sugeng empat pilar literasi digital menjadi dasar dalam bermedia digital, mengingat berbagai konten menjelang pemilu sudah menjadi menu sehari-hari warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu ia berharap para trainer Widyaswara dapat menjadi bagian untuk meliterasi masyarakat.
“Pada 2024, dalam setahun kita akan melaksanakan pemilu serentak. Oleh karena itu forum ini menjadi sangat strategis untuk para mentor dan fasilitator dapat meliterasi masyarakat untuk memahami empat pilar literasi digital,” ungkapnya.
Lihat juga: Kominfo Gelar Pelatihan Literasi Digital JFT Widyaiswara Kemendagri
Sementara itu, salah satu Widyaswara regional Yogyakarta, Mudji Estiningsih mengungkapkan sebagai spesialisasi Widyaswara maka berperan penting dalam mentransfer pengetahuan. Menurutnya para ASN harus berhati-hati saat menggunakan sistem yang berbasis elektronik untuk keselamatan semua.
“Mampu atau tidak mampu, maka PNS harus siap literasi digital sektor pemerintahan. Yang harus diperhatikan untuk berhati-hati dalam menggunakan sistem berbasis elektronik dengan pemahaman Undang-Undang ITE. Sebab apapun dalam penyampaian kepada publik harus menjaga tentang etika, sikap, dan perilaku dalam berdigitalisasi,” katanya.
Mudji berharap dengan mengikuti kegiatan ini dapat membuka dan menambah wawasannya secara teknik, praktik dan juga secara kehati-hatian. Lebih lanjut, ia mengungkapkan harapannya secara umum sebagai trainer dapat menjadi tim pemerintah dengan menggandeng dari segala kelompok pemerintah, kelompok masyarakat umum, dan berbagai lapisan masyarakat. (ea)
