Bali, Ditjen Aptika – Ditjen Aptika berkolaborasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikbud Ristek serta Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali mulai melakukan Piloting Tahap 1 program Adopsi Teknologi Digital Sektor Pendidikan. Tujuannya untuk mendorong guru-guru di Provinsi Bali menggunakan teknologi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
“Pada piloting tahap 1 ini kami akan mengenalkan kepada guru-guru di Provinsi Bali mengenai Kurikulum Merdeka serta teknologi digital seperti IoT, virtual reality, augmented reality, dan gamification. Harapannya guru-guru dapat mengimplementasikan teknologi digital dalam pelaksanan kurikulum merdeka nantinya,” ujar Ketua Tim Adopsi Teknologi Digital Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata (PKP) Kementerian Kominfo, Dikki Rukmana saat pembukaan Piloting Tahap 1, di Sanur Bali, Kamis (02/06/2022).
Program piloting tersebut akan dilaksanakan selama 6 bulan (Juni – November) dan dibagi ke dalam empat tahap. Tiap tahap akan dilakukan pelatihan offline selama 2 hari dan penugasan serta pelatihan daring selama 4 minggu.
“Nantinya akan ada empat tahap piloting dan akan ada juga evaluasinya, harapannya program yang kami lakukan bisa terukur dan tidak hanya one hit program. Selain pelatihan offline hari ini akan dibuat grup daring untuk pelatihan serta penugasan dan peserta bisa bebas berdiskusi demi keberlanjutan,” tutur Dikki.
Sebelum piloting ini pada beberapa waktu lalu telah dilakukan kick off Program Adopsi Teknologi Digital Sektor Pendidikan.
Lihat juga: Transformasi Sektor Pendidikan, Aptika Sasar SMA dan SMK untuk Adopsi Teknologi Digital
Program Adopsi Teknologi Digital Sektor Pendidikan dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai mitra, seperti Kemdikbudristek, pemerintah daerah, praktisi pendidikan, akademisi, pelaku industri, sekolah, dan masyarakat umum. Program ini mendapatkan dukungan pengajar dari Balai Guru Penggerak, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) TIK tingkat SMA dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA Provinsi Bali.
“Sekali lagi terima kasih banyak kepada bapak dan ibu guru, mohon bantuannya kita untuk bersama-sama melaksanakan tahapan-tahapan piloting ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa berguna untuk dunia pendidikan, khususnya dalam hal memanfaatkan teknologi digital,” pungkas Dikki.
Tentang Kurikulum Merdeka
Dalam usaha untuk memulihkan kembali pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi, Kemdikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.
“Pada tanggal 11 Februari 2022 Kurikulum Merdeka ini telah di-launching oleh Menteri Dikbudristek. Kurikulum ini merupakan salah satu opsi selain Kurikulum 2013 dan Kurikulum Masa Darurat yang isinya merupakan Kurikulum 2013 dengan kompetensi yang disederhanakan,” jelas Koordinator Substansi Pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemdikbudristek, Farah Ariani.
Pada saat ini, lanjut Farah, sekolah masih boleh memilih kurikulum yang akan digunakan di satuan pendidikan masing-masing. Pilihan kurikulum yang diberikan antara lain Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka.
“Kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi Covid-19. Definisi merdeka belajar ialah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati,” terangnya.
Adanya pilihan bagi sekolah untuk menggunakan salah satu dari tiga kurikulum ini didasarkan pada dua alasan berikut:
- Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah;
- Kebijakan memilih kurikulum diharapkan dapat memperlancar proses perubahan kurikulum nasional karena dilakukan secara bertahap. Dapat dikatakan bahwa kebijakan memberikan opsi kurikulum sekolah merupakan salah satu upaya manajemen perubahan.
Esensi Kurikulum Merdeka adalah pendidikan berpatokan pada esensi belajar, dimana setiap siswa memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Sedangkan tujuan merdeka belajar yaitu memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 secara efektif.
“Untuk saat ini Kurikulum 2013 tetap dapat digunakan selagi sekolah bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum baru ini. Setiap satuan pendidikan dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing,” jelas Farah.
Salah satu hal yang membedakan Kurikulum Merdeka dengan kurikulum lainnya yaitu penggunaan platform. Platform Merdeka Mengajar dipersembahkan untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat.
“Penggunaan platform ini memungkinkan guru bisa berkarya, dimana di dalamnya terdapat materi-materi untuk pelatihan atau pengembangan diri. Platform tersebut juga memungkinkan guru bisa mengembangkan perangkat ajar yang dapat dibagikan juga ke sekolah-sekolah lain, sehingga nanti Indonesia ini bisa saling berbagi dan saling belajar,” tutur Farah.
Ia berharap dengan Kurikulum Merdeka ini pendidikan Indonesia lebih maju dan guru-guru mau belajar dan memperbaiki diri, dan maju.
“Perubahan merupakan suatu hal yang sulit, untuk itu diperlukan usaha dan kemauan yang kuat oleh para guru agar kita bisa melangkah kearah yang lebih maju. Karena ujung tombak pendidikan itu guru, dengan begitu kualitas pendidikan kita bisa terangkat,” tutup Farah. (lry)
Galeri Foto Piloting Tahap 1 Adopsi Teknologi Digital Sektor Pendidikan (hari pertama):
