Kominfo Singgung Digitalisasi Pemilu Saat Bertemu KPU

Menteri Johnny saat membacakan sambutan dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 5 Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026, Jumat (15/10).

Jakarta, Ditjen Aptika – Isu mengenai digitalisasi pemilu sedang ramai diberitakan media. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyinggung digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) saat bertemu dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Adopsi teknologi digital dalam pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Menteri Kominfo dikutip dari Antaranews.com, Rabu (23/03/2022).

Dia menilai digitalisasi pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang menerapkan e-voting. Salah satu negara yang sudah melakukan pemungutan suara secara digital adalah Estonia yang disebut sebagai negara terdepan di dunia dalam pemilu digital.

Menkominfo: Indonesia Usung Empat Prinsip Utama Arus Data Lintas Batas Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua yang digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (23/09/2021). (Foto: AYH)

Isu mengenai pertukaran data antar negara juga sedang hangat dibicarakan media. Menkominfo menyatakan pemerintah mendorong empat prinsip utama yang meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity dalam menyelesaikan isu arus data lintas batas negara dalam forum DEWG G20.

“Isu cross border data flow dan data free flow with trust terjadi dinamika pembahasan yang signifikan. Hal itu terjadi karena perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antarnegara yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis dan negara yang memprioritaskan pembahasan di tataran konseptual dan fundamental,” jelasnya dalam keterangan pers yang dikutip dari Wartaekonomi.com, Rabu (23/03/2022).

Ia menyatakan pembahasan kedaulatan digital adalah fase ketiga di dalam perjuangan Indonesia. Menurutnya, fase pertama perjuangan Indonesia adalah dekolonialisasi untuk membebaskan bangsa dari koloni dan protektorat barat, sedangkan fase kedua dimulai saat perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara kepulauan. (pag)

Print Friendly, PDF & Email