Jubir Kominfo: Hoaks dan Disinformasi Masih Jadi Kendala Utama Pengendalian Pandemi Covid-19

Jakarta, Ditjen Aptika – Isu bidang aplikasi informatika terbanyak yang mewarnai pemberitaan dalam 24 jam terakhir ialah tentang Vaksin COVID-19. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi, dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)–KPCPEN, Kamis (2/12/2021) menyatakan bahwa hoaks dan disinformasi masih menjadi salah satu kendala utama pengendalian pandemi Covid-19.

“Informasi tentang varian baru Covid-19 masih terus dipelajari. Pemerintah secara berkala akan memutakhirkan langkah antisipasi dan sosialisasinya. Kami berharap masyarakat waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin serta berhati-hati terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi tentang varian ini. Masyarakat kami minta untuk selalu mengakses informasi atau data dari sumber terpercaya,” papar Dedy dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)–KPCPEN, seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id, Kamis (02/12/2021).

Penemuan variant of concern baru, Omicron, menuntut seluruh elemen masyarakat untuk makin waspada dan berhati-hati termasuk menyikapi hoaks dan disinformasi tentang varian tersebut yang mungkin timbul. Pemerintah telah melakukan tindakan cepat guna mengantisipasi varian virus baru Covid-19, yakni Omicron, agar tidak masuk ke Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Dedy memaparkan bahwa persebaran hoaks dengan beragam isu tentang Covid-19 masih ditemukan di media sosial. Kementerian Kominfo sejak Januari 2020 hingga 2 Desember 2021 telah mengidentifikasi berbagai hoaks dan disinformasi.

“Telah ditemukan sebanyak 2.010 isu hoaks Covid-19 pada 5.194 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 4.493 unggahan,” beber Dedy. Ia melanjutkan, pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5.051 unggahan tersebut dan 143 unggahan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut

Sementara, untuk hoaks tentang vaksinasi Covid-19, telah ditemukan sebanyak 401 isu hoaks pada 2.476 unggahan media sosial. Seperti halnya hoaks Covid-19, isu hoaks terkait vaksinasi ini juga terbanyak didapatkan pada platform Facebook, yakni sebanyak 2.284 unggahan. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 2.476 unggahan hoaks vaksinasi Covid-19 ini.

Sementara, untuk hoaks terkait PPKM, ditemukan sebanyak 49 isu pada 1.223 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 1.205 unggahan. Dedy menambahkan, pemutusan akses dilakukan terhadap 1.064 unggahan dan 159 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Isu mengenai Presidensi G20 juga mendominasi pemberitaan. Menkominfo Johnny Gerard Plate mengatakan, pemerintah memprioritaskan tiga isu prioritas dalam Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia 2022. Tiga isu tersebut disesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni kesehatan yang inklusif, transformasi digital , dan transmisi energi.

“Ini tiga isu penting kita saat ini. Indonesia berharap bisa menjadi jembatan dan menyuarakan kepentingan masyarakat dari negara-negara yang berkembang untuk dibicarakan bersama negara-negara yang tergabung dalam G20,” kata Johnny, dikutip dari laman kominfo.go.id, seperti dikutip Kompas.com pada Kamis (2/12/2021).

Berkaitan dengan isu transformasi digital, Johnny menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo ) akan membahas cross-cutting issue dalam Digital Economy Working Group (DEWG) dengan menekankan tiga agenda prioritas. “Ini kami sudah bicarakan. DEWG ini ada tiga subject yang akan dibawa oleh Indonesia, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca-Covid-19, literasi digital serta cross-border data flow dan data free-flow with trust,” katanya.

Isu-isu seputar transformasi digital tersebut meliputi sektor keuangan dan perbankan, bank sentral, perdagangan dan e-commerce , kesehatan, maupun pendidikan.
“Jadi memang ada banyak cross-cutting issue . Tentu kami berharap penggelaran Infrastruktur teknologi informasi (ICT infrastructure ) yang lebih merata di Indonesia, yang memperkecil disparitas digital, akan menjadi tonggak dan pilar penting ( enabler ) agar masyarakat Indonesia mengambil bagian aktif dalam transformasi digital,” harapnya.

Dalam mewujudkan ketiga prioritas itu, Johnny menyatakan, Indonesia perlu membangun kerja sama di antara negara-negara G20 yang menguasai dan melibatkan lebih dari 80 persen ekonomi dunia. Bahkan, dia mengharapkan hasil pembahasan dalam G20 akan dapat mengantarkan masyarakat dunia ke tahapan migrasi ke ruang digital dan transformasi digital sebagai tonggak penting mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. (lry)

Print Friendly, PDF & Email