Kominfo Terima 12.885 Aduan Pinjol Tahun Ini

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (kiri) dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate (kanan) saat memberi pernyataan perbaikan tata kelola pinjaman online (pinjol) di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Jakarta, Ditjen Aptika – Isu mengenai fintech illegal masih mendominasi pemberitaan dalam 24 jam terakhir.  Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun ini atau selama periode 1 Januari hingga 8 November 2021 telah mendapat 12.885 aduan masyarakat terkait pinjaman online (pinjo ).

Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Anthonius Malau menyebut aduan yang diterima pihaknya paling banyak dilaporkan lewat kanal pesan singkat Whatsapp atau 8.649 aduan. Lalu, diikuti oleh aduan lewat email sebanyak 3.099 aduan, sedangkan sisanya dilaporkan lewat kanal Twitter, situs Lapor!, Aduankonten, Instagram, hingga Facebook.

“Dalam 1 Januari-8 November 2021 saja ada 12.885. Ini melalui platform aduan yang kami buka,” kata dia pada dialog Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal OJK, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (09/11/2021).

Di sisi lain, Anthonius mengatakan aduan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masuk ke pihaknya terkait pinjol untuk periode Agustus 2018-8 November 2021 sebanyak 4.895. Ia menjelaskan bahwa total aduan tersebut tak seluruhnya berasal dari OJK. Namun, ada sebagian yang berasal dari penelusuran mandiri Kominfo berdasarkan rekomendasi OJK.

“Empat ribu itu bukan sejumlah itu, angkanya di bawah itu 3.000-an kayaknya, ini gabungan antara konten, url, aplikasi, dan website. Sedangkan data Kominfo sejak awal tahun hingga 18 Juni 2021 menunjukkan sebanyak 447 pinjol ilegal sudah ditutup,” kata dia.

Transformasi Pertanian Butuh Peran dan Inovasi Petani Milenial

Sementara itu isu mengenai transformasi digital juga turut mewarnai pemberitaan. Transformasi pertanian ke arah digitalisasi membutuhkan peran dan inovasi petani milenial sehingga dapat mempercepat perkembangan positif sektor tersebut.

“Saya berharap inovasi dan terobosan antara lain melalui reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar, menjadi upaya nyata yang harus diimplementasikan di lapangan secara konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan petani,” kata Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Septriana Tangkary dalam sambutannya membuka webinar Creative Talks Pojok Literasi “Petani Milenial Dongkrak Ekonomi Sektor Pertanian”, seperti dilansir dari Beritasatu.com Selasa (09/11/2021).

Dalam keterangan tertulisnya Rabu (10/9/2021), Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syam Arjayanti mengatakan bahwa pembangunan di sektor pertanian membutuhkan dukungan sumber daya manusia pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

“Inovasi yang membedakan petani milenial dan konvensional tercermin dari matangnya perencanaan bisnis serta kemampuan menganalisis peluang, sehingga tidak menggantungkan kepada pemerintah,” kata Syam.

Petani Kreatif Sambung Ganda, Gaib Asih Santoso mengungkapkan persepsi generasi muda yang beranggapan bertani itu tidak keren, penghasilan kecil, dan tidak ada jaminan masa depan, harus diubah. “Menjadi petani itu tidak hanya memberi kebaikan untuk yang dekat, tapi manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih luas, contohnya bercocok tanam dapat berkontribusi untuk memberikan oksigen,” jelas Gaib.

Lebih lanjut Kepala Program Studi (Kaprodi) Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, Artita Devi Maharani mengatakan milenial berperan penting meneruskan kegiatan di sektor pertanian agar dapat mewujudkan kembali kejayaan Indonesia di masa lalu sebagai negara agraris. “Generasi milenial dapat menjadi jembatan generasi Z dalam pendampingan penerapan digitalisasi pertanian khususnya smart farming, ” jelas Artita. (lry)

Print Friendly, PDF & Email