Jakarta, Ditjen Aptika – Kemkominfo menjadi ketua tim Digital Economy Task Force (DETF) untuk presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022. Salah satu fokus adalah untuk meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital di Indonesia.
“Ini dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia dalam transformasi digital di antara negara-negara lain yang tergabung dalam G20,” kata Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika, Bonifasius Wahyu dalam Focus Group Discussion (FGD) Toolkit for Measuring the Digital Skills and Digital Literacy, Jumat (30/04/2021).
Sebelum melakukan upaya peningkatan tersebut, perlu dilakukan pengukuran tingkat keterampilan dan literasi digital Indonesia serta menyelaraskan posisi antar kementerian/lembaga.
“Sebagai langkah awal, setiap kementerian atau lembaga dipersilakan untuk menyampaikan apa saja yang telah dilakukan sebagai upaya peningkatan keterampilan digital dan literasi digital,” jelas Boni.
Selanjutnya, akan ditentukan indikator untuk pengukuran keterampilan digital Indonesia yang terkini. Namun, untuk mencapai tahap tersebut diperlukan dua hingga tiga kali diskusi bersama kementerian/lembaga lain dan organisasi internasional yang menjadi mitra G20.
Lihat juga: SDM Talenta Digital sebagai Komponen Penting dalam Akselerasi Transformasi Digital
Perwakilan Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Harsa menyampaikan bahwa terkait keterampilan digital, Kemnaker telah melakukan beberapa program.
Misalnya Kartu Prakerja dengan beberapa pelatihan bidang digital, pelatihan digitalisasi Sisnaker, mengadakan technincal internship, dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang digital.
“Program dan kebijakan peningkatan kemampuan tersebut didasari penggunaan teknologi yang semakin cepat implementasinya,” terang Harsa.
Ia menambahkan, perlu ada kebijakan untuk meningkatkan kondisi digital masyarakat. Tujuannya untuk memperluas akses dan pendampingan masyarakat, memperbaiki kualitas keterampilan digital, dan pengembangan transformasi nasional.
“Standar nasional juga perlu untuk sistem pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang belum merata,” ujar Harsa.
Lihat juga: Dorong Percepatan Tranformasi Digital, Empat Modul Literasi Digital Diluncurkan
Sementara itu, perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Andri Supriadi mengatakan pihaknya belum memiliki data keterampilan dan literasi digital.
“Sebelumnya, kami belum pernah melakukan survei terkait keterampilan digital ataupun literasi digital. Kami juga belum ada wacana menambah survei baru karena ini merupakan statistik sektoral,” jelasnya.
Namun apabila indikator sudah ada pihaknya siap membantu. “Apabila parameter sudah clear kami bisa bantu untuk membuat survei baru,” pungkasnya.
Forum diskusi itu dilaksanakan secara daring dan luring di Gedung Kemkominfo Jakarta. Turut hadir sejumlah kementerian/lembaga dan organisasi internasional, yaitu Kemnaker, BPS, BRIN, Kemdikbudristek, Kemendag, Kemenkop UMKM, dan perwakilan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Indonesia. (pag)
