Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 50 juta masyarakat telah mendapatkan literasi digital. Hal itu sebagai bagian peningkatan talenta untuk proses transformasi digital.
Hal tersebut disampaikan oleh Sub Koordinator Penerapan Literasi Digital, Ditjen Aptika Kemkominfo, Indriani Rahmawati saat webinar Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Media Sosial, Kamis (22/10/2020).
“Kami telah menyiapkan tiga unsur dalam proses literasi digital untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang terliterasi,” ucapnya.
Ada tiga unsur dalam proses literasi digital, yaitu platform, framework, dan activation. Platform merupakan web dan aplikasi digital yang terintegrasi sebagai untuk mendalami literasi digital. Lalu, framework atau rangkaian kegiatan untuk memicu penggunaan platform dan pengembangan konten.
“Pada unsur activation, pengembangan konten literasi digital berkolaborasi dengan berbagai pihak harapannya jumlah talenta digital meningkat lebih cepat,” katanya.
Saat ini, telah ada sebanyak 205.000 orang yang mendapatkan literasi digital. Diperlukan peningkatan lebih dari 12 juta orang per tahun agar target di 2024 dapat tercapai.
Lihat juga: Siapkan Masyarakat Hadapi Era Digital melalui Literasi Digital
Kementerian Kominfo bersama Siberkreasi melakukan edukasi dengan mengadakan berbagai kelas dan seminar baik daring maupun luring. Selama pandemi Covid-19 ini seluruh kegiatan dilakukan secara daring, sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara daring diantaranya Siberkreasi Hangout Online dan webinar yang dapat diikuti masyarakat baik melalui aplikasi Zoom atau melalui kanal Youtube Siberkreasi. Selain itu, Siberkreasi juga memiliki kelas dari yang disiarkan langsung lewat Instagram.
“Harapannya kegiatan-kegiatan ini bisa memberikan materi yang mudah diserap dan dimengerti bagi seluruh lapisan masyarakat,” terang Indri.
Salah satu bentuk kolaborasi dengan platform adalah menyebarkan konten positif seperti kampanye pada TikTok berupa penggunaan #SamaSamaNyaman, #SiBerani, dan #AyoBersatu pada beberapa waktu lalu.
Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Donny Eryastha menyebutkan kolaborasi itu sebagai salah satu komitmen TikTok untuk melakukan edukasi secara daring bersama pemerintah dan pihak-pihak lain .
“Kami lakukan kampanye hashtag tertentu berisi tips maupun tutorial singkat dengan tema-tema yang positif,” ujarnya.
Terkait berita hoaks dan disinformasi yang muncul terutama saat pandemi Covid-19 dan jelang pilkada, TikTok Indonesia juga melakukan hal yang sejalan dengan pemerintah melalui program cek fakta.
“TikTok melakukan cek fakta terhadap konten yang dicurigai sebagai hoaks dan konten negatif lainnya. Apabila ditemukan, kami akan melakukan pemblokiran atau takedown secara langsung akun atau konten tersebut,”
Lihat Juga: Hingga 18 Oktober Kominfo Temukan 2.020 Disinfodemi di Media Sosial
Ia menerangkan program yang dilakukan TikTok merupakan upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi pengguna dan mampu menyebarkan informasi yang postif.
“Tentunya kami membutuhkan dukungan semua pihak, baik kreator maupun komunitas pengguna untuk memberikan keamanan dan kegembiraan di TikTok,” tutup Donny. (pag)
