Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Tim AIS Ditjen Aptika telah menemukenali 1.028 kasus hoaks terkait Covid-19 dari akhir minggu ke-empat Januari hingga 10 Agustus 2020.
Kalkulasi data hoaks terkait Covid-19 tersebut terdiri dari bulan Januari sebanyak 40 temuan, Februari 100, Maret berjumlah 265 (terbanyak), April 219, Mei 172, Juni 102, Juli 108, dan Agustus (per tanggal 10) terdapat 22 kabar bohong.
Rincian temuan isu hoaks itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Widodo Muktiyo ketika menjadi pembicara dalam webinar ‘Menyikapi dan Menyiasati Trend Industri Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19’ di Jakarta, Selasa (25/08/2020).
“Dari jumlah tersebut, jumlah konten isu hoaks yang paling banyak ditemukan di Facebook sebanyak 1.403 dan telah dilakukan proses takedown sebanyak 1.213, dan 190 konten belum ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dirjen IKP juga menyampaikan, Kominfo turut meminta kepada Instagram agar melakukan hal yang sama.
“Ada 20 isu hoaks telah kami ajukan untuk dilakukan proses takedown, tiga belas sudah diproses dan masih tersisa tujuh yang belum ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Sementara itu, pada platform Twitter terdapat 478 isu hoaks telah diminta takedown, sebanyak 419 telah ditindaklanjuti dan 59 dalam proses. Sedangkan untuk YouTube, ada dua puluh isu hoaks telah diajukan dan hingga kini masih perlu diproses lebih lanjut.
“Secara keseluruhan, dari 1.921 sebaran isu hoaks yang telah diajukan di platform digital, sudah dilakukan tindak lanjut 1.665 dan sedang ditindaklanjuti sebanyak 256,” papar Dirjen IKP.
Lihat juga: Kominfo Temukan 1.401 Sebaran Isu Hoaks terkait Covid-19
Lebih lanjut, Dirjen Widodo memaparkan, hoaks dan disinformasi yang beredar beragam, mulai dari berita adanya (hoaks) Presiden Jokowi barter vaksin Covid-19 dengan lahan untuk pabrik China, (disinformasi) RI harus sediakan Rp 30 T untuk uji klinis vaksin Covid-19 dari China, hingga [disinformasi] kematian akibat Covid-19 mencapai 1,6 juta orang.
Oleh karena itu, guna mencegah peredaran kabar bohong salah upaya yang dilakukan Kominfo adalah dengan memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat menyangkut kerugian dari hoaks.
“Nah, kecerdasan literasi menjadi penting dan kita semua betul-betul dituntut makin dewasa,” pungkas Dirjen Widodo. (hm.ys)
