Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi menjadi aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Konsekuensinya, data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan amanat
yang disampaikan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Ditjen Aplikasi Informatika sebagai bagian dari Kementerian Kominfo bertanggung jawab menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang memayungi ketentuan perundang-undangan lain terkait data pribadi di berbagai sektor.

Ada sedikitnya 32 Undang-Undang yang menyinggung pengaturan data pribadi warga negara, salah satunya UU ITE yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi di Dalam Sistem Elektronik.

Data pribadi menurut RUU PDP didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi meliputi:

  • Jenis Data Pribadi;
  • Hak Pemilik Data;
  • Pemrosesan Data Pribadi;
  • Pengecualian Terhadap Perlindungan Data Pribadi;
  • Pengendali dan Prosesor: Kewajiban dan Tanggung Jawab;
  • Peran Pemerintah dan Masyarakat;
  • Pejabat/Petugas/DPO;
  • Transfer Data Pribadi;
  • Penyelesaian Sengketa;
  • Kerjasama Internasional;
  • Ketentuan Sanksi Administrasi/Pidana.

Jenis Data Pribadi yang terdapat pada RUU PDP meliputi:

Data Pribadi yang bersifat umum

  1. Nama Lengkap;
  2. Jenis Kelamin;
  3. Kewarganegaraan;
  4. Agama;
  5. Data Pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi yang bersifat spesifik

  1. Data dan informasi kesehatan;
  2. Data biometrik;
  3. Data genetika;
  4. Data pandangan Spesifik;
  5. Data keuangan Pribadi.

RUU PDP merupakan inisiatif Pemerintah yang menjadi prioritas untuk dibahas di DPR tahun 2019 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-
2019. Status RUU PDP per Oktober 2019 telah menyelesaikan proses harmonisasi dan finalisasi antar kementerian/lembaga.

Roadmap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Draft rancangan dapat dilihat pada: RUU-PDP.