Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menandatangani terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain:

  1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  2. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik;
  3. Tanda Tangan Elektronik;
  4. Penyelenggaraan Sertfikasi Elektronik;
  5. Lembaga Sertifikasi Kendalan; dan
  6. Pengelolaan Nama Domain.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik dan non pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi. Khusus untuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang bersifat strategis harus menggunakan tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia.

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

  1. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
  2. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi; dan
  3. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut.

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna paling sedikit mengenai:

  1. Identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
  2. Obyek yang ditransaksikan;
  3. Kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
  4. Tata cara penggunaan perangkat;
  5. Syarat kontrak;
  6. Prosedur mencapai kesepakatan; dan
  7. Jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.

Perubahan atas PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Perubahan PP PSTE) juga dipandang perlu terhadap beberapa materi muatan PP PSTE existing yang meliputi materi muatan sebagai berikut:

  1. Pendaftaran Sistem Elektronik (SE);
  2. Perangkat Keras;
  3. Perangkat Lunak;
  4. tenaga ahli SE;
  5. tata kelola SE;
  6. pusat data;
  7. pengamanan Penyelenggaraan SE;
  8. Sertifikasi Kelaikan SE;
  9. pengawasan;
  10. penyelenggara Agen Elektronik;
  11. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;
  12. Tanda Tangan Elektronik;
  13. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
  14. Lembaga Sertifikasi Keandalan;
  15. audit SE; dan
  16. sanksi administratif.

Menindaklanjuti amanat UU ITE termasuk usulan perubahan PP PSTE existing tersebut, pada akhir tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (RPP Perubahan PP PSTE) masuk dalam Program Penyusunan RPP Tahun 2017 .

Dalam rangka penyusunan RPP Perubahan PP PSTE, Kementerian Kominfo telah mengajukan permintaan nama Panitia Antar Kementerian kepada instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan. Selanjutnya, beberapa Instansi terkait telah menyampaikan nama-nama sebagai Panitia Antar Kementerian.

Dengan dibentuknya Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPP Perubahan Atas PP PSTE, dalam kurun waktu sampai dengan Desember 2017 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan pokja dan rapat pleno, FGD dengan stakeholder, akademisi dan praktisi dengan hasil pembahasan substansi materi perubahan PP PSTE sebagai berikut:

Substansi perubahan PP PSTE Existing yaitu:

  1. Pasal 5, penegasan kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang wajib melakukan pendaftaran dan bentuk koordinasi Menteri Kominfo dengan Instansi Pengatur dan Pengawas Sektor dalam hal endaftaran Sistem Elektronik;
  2. Pasal 17 tentang kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menempatkan dan memproses data elektronik strategis pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia dan Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan dan pemrosesan pada pusat data dan usat pemulihan bencana di wilayah Indonesia diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan etelah berkoordinasi dengan Menteri Kominfo;
  3. Pasal 84, penambahan pasal yang dapat dikenakan sanksi administratif dan penambahan sanksi
    berupa pemutusan akses sebagai sanksi administratif.

Saat ini RPP Nomor 82 Tahun 2012 sedang tahap finalisasi. Pihak-pihak yang sudah ditemui terkait dengan revisi PP PSTE diantaranya beberapa menteri, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),  dan Menko Perekonomian.