Jakarta, Ditjen Aptika – Presidensi G20 Indonesia menegaskan empat prioritas utama Indonesia untuk tahun depan. Empat prioritas itu mencakup isu tentang pemulihan dan konektivitas pasca Covid-19, keterampilan digital dan literasi digital, aliran data lintas batas, serta peningkatan Digital Economy Task Force (DETF) menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital.
“Pertama, Indonesia menegaskan kembali bahwa konektivitas yang dapat diakses dan universal merupakan prasyarat penting untuk pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19,” tegas Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kominfo, Boni Pudjianto dalam 4th DETF Meeting Drafting Session secara virtual dari Jakarta, Rabu (16/06/2021).
Mewakili Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Boni mengatakan konektivitas yang dapat diakses dan universal merupakan prasyarat penting untuk pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19.
Prioritas ini, menurutnya, melanjutkan komitmen dari kepresidenan G20 sebelumnya, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan konektivitas untuk menyediakan konektivitas bagi semua pada tahun 2025.
“Indonesia juga mengakui bahwa untuk mencapai penyebaran konektivitas broadband yang inklusif dan berpusat pada manusia, diskusi harus melampaui aspek konektivitas fisik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Indonesia akan menyoroti pentingnya konektivitas antar masyarakat dan bagaimana aktivitas sehari-hari mereka dapat dioptimalkan oleh teknologi digital.
Dalam konteks ini, lanjut Direktur Boni, Indonesia dengan bangga mengumumkan ingin memperluas salah satu program Italia di G20, yakni Liga Inovasi Digital menjadi Digital Innovation Network. Liga itu memfasilitasi perusahaan rintisan untuk memperluas jangkauan mereka, membangun kolaborasi, dan keterlibatan bisnis di antara modal ventura terbaik di negara-negara G20.
“Inisiatif Indonesia diharapkan dapat meneruskan warisan ini dan menyediakan platform bagi startup untuk memperluas jaringan dan bisnis mereka di tingkat global,” jelasnya.
Pada prioritas kedua, Boni menyatakan Indonesia mengusulkan pembahasan keterampilan digital dan literasi digital yang berfokus pada penguatan ekosistem digital melalui pemberdayaan bisnis digital. Hal ini bertujuan agar masyarakat mahir secara digital.
Direktur Pemberdayaan Informatika itu pun menjelaskan, untuk memajukan proses pengembangan talenta digital dan menyediakan kerangka kerja dalam mengidentifikasi keterampilan digital yang dibutuhkan dalam masyarakat dan industri, Indonesia saat ini sedang mengembangkan Perangkat G20 untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital, bekerja sama dengan jalur digital Oxford.
“Memperhatikan permintaan digital yang sangat besar, perlu bagi kami untuk mengembangkan talenta digital kami secara strategis, dan pengembangan toolkit ini adalah salah satu cara untuk melakukannya,” jelasnya.
Mengutip data International Telecommunication Union (ITU) yang telah mengembangkan ITU Digital Skills Toolkit pada tahun 2018, Boni mengatakan Indonesia akan berkonsultasi dan bekerja sama lebih lanjut dengan ITU untuk memastikan nilai tambah dan sinkronisasi.
“Kami berharap toolkit kami dapat menjadi warisan G20, dan nantinya menjadi referensi bersama bagi semua,” harapnya.
Selanjutnya, untuk prioritas nomor tiga Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan data berperan penting dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. Oleh karena itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik.
“Tahun depan, Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk akhirnya mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” paparnya.
Inisiatif tersebut juga akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari Kesamaan Pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfers yang dikembangkan oleh Kepresidenan Italia.
“Terakhir, kami ingin menyampaikan prioritas keempat, yaitu peningkatan Satgas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan, permasalahan alami digital multi-dimensi, kelompok kerja yang diusulkan, diharapkan menjadi platform koordinasi untuk merampingkan, mengambil stok dan menciptakan jembatan antar sektor di bawah G20,” tutur Boni.
Lihat juga: Presidensi Indonesia di G20 Fokus Tingkatkan Keterampilan Digital
Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan sifat masalah digital yang berkembang dan multidimensi sehingga kelompok kerja yang diusulkan diharapkan menjadi platform koordinasi untuk merampingkan, inventarisasi, dan menciptakan jembatan antar sektor di bawah G20.
Ketika dibentuk, kelompok kerja akan memiliki mandat yang lebih jelas, struktur dan lebih meningkatkan sinergi dan diskusi tentang isu-isu digital, yang upayanya akan membantu menghindari kemungkinan duplikasi upaya di sektor G20 lainnya.
Peningkatan tersebut juga akan melahirkan komitmen, legitimasi, dan pengaturan kelembagaan yang lebih kuat untuk pembahasan isu-isu digital di bawah platform G20.
Apresiasi Indonesia kepada Pesidensi Italia dan Arab Saudi
Dalam forum itu, Direktur PI sekaligus menyampaikan apresiasi Indonesia kepada Italia atas kepemimpinan yang sangat baik selama masa kepresidenan dan kepada Kerajaan Arab Saudi atas bimbingan dan dukungan yang diberikan di bawah G20 Troika.
“Saya berharap kolaborasi yang baik dan kemitraan efektif yang tercermin dalam Troika, berlanjut di presidensi-presidensi berikutnya. Sebagai Presiden G20 berikutnya, Indonesia berharap dapat memperluas tingkat kemitraan yang sama dengan Italia dan bekerja sama dengan India,” ucapnya.
Direktur Boni menyatakan mendekati Pertemuan Menteri Ekonomi Digital pada bulan Agustus mendatang, Indonesia menggarisbawahi pentingnya pertemuan dua hari ini.
“Terutama dalam memfasilitasi Negara-negara Anggota G20 untuk menyepakati Deklarasi Menteri Digital G20. Meskipun masih ada pandangan dan posisi yang berbeda mengenai isu-isu di bawah platform DETF. Kami memiliki pandangan yang sama bahwa tema “Memanfaatkan Digitalisasi untuk Pemulihan yang Tangguh, Berkelanjutan, dan Inklusif” sangat relevan bagi kita semua,” tandasnya.
Mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki dan pentingnya dokumen hasil tersebut serta kesimpulannya yang tepat waktu, Direktur Pemberdayaan Informatika itu berharap 4th DETF Meeting Drafting Session dapat memiliki diskusi yang bermanfaat sambil menunjukkan fleksibilitas dan mengerahkan upaya menuju konvergensi pandangan.
“Kami berharap dapat menerima pandangan dan masukan untuk kiriman yang kami usulkan, dan kami berharap dapat menyambut seluruh perwakilan presidensi secara langsung di Indonesia,” harapnya.
Lihat juga: Sambut DETF G20 Ministerial Meeting, Pemerintah Bahas 5 Isu Strategis
Acara 4th DETF Meeting Drafting Session bertujuan untuk penyusunan G20 Digital Economy Ministerial Declaration yang berisikan isu-isu prioritas Presidensi Italia, antara lain mengenai transformasi digital dalam produksi untuk pertumbuhan berkelanjutan; memanfaatkan kecerdasan buatan yang tepercaya untuk inklusivitas UMKM dan promosi startup; pengukuran, praktik, dan dampak ekonomi digital; kesadaran dan perlindungan konsumen, dan blockchain dalam rantai nilai global barang konsumen; pelindungan dan pemberdayaan anak di lingkungan digital; mendorong inovasi untuk Kota Cerdas; konektivitas dan inklusi Sosial; aliran data bebas dengan aliran data kepercayaan dan lintas batas; alat digital untuk layanan publik dan kelangsungan bisnis; identitas digital; serta regulasi yang gesit.
G20 Digital Economy Ministerial Declaration ini akan diresmikan pada pertemuan G20 Digital Economy Ministers Meeting pada 5 Agustus 2021 yang direncanakan akan dilaksanakan di Trieste, Italia.
Hadir mengikuti diskusi 4th DETF Meeting Drafting Session diantaranya perwakilan Presidensi Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Perancis, Jerman, Jepang, India, Indonesia, Italia, Mexico, Russia, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Korea Selatan, Turki, the United Kingdom, the United States, dan Uni Eropa. (hm.ys)
