Sorong, Ditjen Aptika – Minimnya sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi geografis di sejumlah kawasan di Indonesia bagian timur, termasuk Papua, menimbulkan tantangan terhadap pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya aplikasi umum, hadir untuk menjadi solusi dari masalah tersebut.
“Jika bicara mengenai pelayanan publik di kawasan Indonesia Timur, bisa dibilang cukup banyak tantangannya, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki aplikasi umum SPBE yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan instansi daerah agar lebih terpusat dan efisien,” ujar Ketua Tim Inovasi Pengembangan dan Harmonisasi Layanan Aplikasi SPBE, Chairina pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi PSE Lingkup Publik, Aplikasi Mail Pemerintahan, dan Aplikasi Manajemen Tata Kelola (MANTA) SPBE di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (31/10/2023).
Chairina menyebutkan bahwa beberapa daerah di Papua sudah menerapkan SPBE dengan baik. Namun masih ada daerah yang perlu untuk dioptimalkan lagi.
“Kami menyadari beberapa daerah di Papua sudah menerapkan SPBE dengan baik, tapi di daerah lainnya, kami rasa masih bisa dioptimalkan lagi, terlebih dengan segala potensi SDM yang ada,” terang Chairina.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, Kementerian Kominfo menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis yang merupakan salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan SPBE, khususnya terkait aplikasi umum di daerah Papua dan sekitarnya tersebut.
“Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan fungsi kami, yaitu memberikan pembinaan terkait aplikasi SPBE,” terangnya.
Perwakilan dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Pusat, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Primadiaz Normauntika yang turut hadir ikut menyampaikan pentingnya implementasi keamanan siber di sistem pemerintah daerah.
Lihat juga: Rakornas SPBE: Momen Tingkatkan Sinergisitas Implementasi SPBE Nasional
Ia menyebut, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dalam penyelenggaraan aplikasi yang ada.
“Penting bagi sumber daya manusia yang ada di daerah, terutama mereka yang menjadi admin atau pengelola di layanan pemerintahan daerah agar lebih aware dan tidak resah terhadap ancaman keamanan sistem elektronik,” ungkap Primadiaz.
Implementasi Aplikasi Umum di Sorong
Aplikasi Mail Pemerintahan, Aplikasi MANTA SPBE (31/10/2023).
Saat ini, pemerintah telah menghadirkan sejumlah aplikasi untuk menunjang implementasi SPBE di daerah. Diantaranya aplikasi PSE Lingkup Publik, Aplikasi Mail Pemerintahan, dan Aplikasi Manajemen Tata Kelola (MANTA).
Walaupun memiliki banyak fitur yang memudahkan penyelenggaraan pemerintahan, pengetahuan staf daerah akan aplikasi-aplikasi ini masih tergolong rendah.
Salah satu peserta sosialisasi dan bimbingan teknis dari Diskominfo Provinsi Papua Barat, Entik Festia Nigarini mengaku baru mengetahui kehadiran Aplikasi PSE Lingkup Publik dan Aplikasi MANTA SPBE. “Dari kegiatan ini saya jadi tahu kehadiran Aplikasi PSE Lingkup Publik dan Aplikasi MANTA SPBE,” akunya.
Ia menyebut, berbagai aplikasi skala daerah yang selama ini disediakan oleh pemerintah setempat perlu didaftarkan dalam PSE Lingkup Publik agar terintegrasi dan terjamin keamanan datanya.
“Saat ini ada banyak aplikasi lokal yang seharusnya segera didaftarkan di PSE Lingkup Publik agar pelaksanaannya menjadi lebih baik,” ungkap Entik.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi PSE Lingkup Publik, Aplikasi Mail Pemerintahan, dan Aplikasi MANTA SPBE dilaksanakan pada 31 Oktober-1 November 2023 dan diikuti oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dari delapan provinsi yang meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku. (ran)
