Jakarta, Ditjen Aptika – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak semua elemen masyarakat mewujudkan Pemilu Damai 2024 dengan menciptakan ruang digital yang sehat. Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar bagi rakyat Indonesia.
Menteri Budi Arie juga menyampaikan, selain memilih pemimpin di tingkat nasional, rakyat yang memiliki hak pilih juga menentukan pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
“Kementerian Kominfo hadir mendorong agenda Pemilu Damai 2024. Agenda ini akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam 13 bulan ke depan, dengan tujuan mewujudkan Pemilu yang damai, bermartabat, dan berkualitas, sebagai tolak ukur kedewasaan demokrasi, dengan menciptakan ruang digital yang sehat,” ungkapnya dalam Forum #YukPahamiPemilu – Google Indonesia di Thamrin Nine, Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2023).
Menkominfo menekankan arti penting ruang digital yang sehat karena adanya peningkatan penetrasi internet yang mencapai 78 persen penduduk Indonesia.
“Dimana 150 juta pengguna internet yang berusia 18 tahun ke atas menggunakan media sosial sekitar 6 jam. Pemilu 2024 akan semakin melibatkan pemanfaatan internet,” ujarnya.
Menurut Menteri Budi Arie, pelaksanaan agenda Pemilu Damai 2024 akan dilakukan melalui kerja sama dengan platform digital, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta kementerian dan lembaga strategis lain.
“Secara umum, untuk merespons dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu, khusus dengan platform digital, kami akan melaksanakan tiga strategi utama, yaitu memperkuat moderasi konten negatif, kampanye literasi digital bersama stakeholders strategis, dan orkestrasi komunikasi publik Pemilu Damai melalui platform digital,” jelasnya.
Mengutip data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibanding Pemilu 2019, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebesar 12 persen atau setara dengan 204 juta pemilih di tahun 2023. Generasi Milenial dan Z, yang mencapai lebih dari 50 persen total pemilih, mendominasi demografis pemilih Pemilu 2024. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi inisiatif #YukPahamiPemilu yang diselenggarakan oleh Google Indonesia.
“Selaras dengan semangat untuk menciptakan ruang digital yang supportif dalam mewujudkan Pemilu Damai,” tandasnya.
Dalam acara yang dihadiri pegiat literasi digital itu hadir pula Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni, dan Deputi II BSSN Dominggus Pakel.
(Lihat juga: Menkominfo: Semua Pihak Harus Bisa Ciptakan Pemilu 2024 Damai)
Isu Hoaks Meningkat, Menkominfo: Waspada Potensi Kekacauan Informasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukenali 928 isu hoaks yang berkaitan Pemilu pada Tahun 2019 lalu. Meski angka tersebut sempat menurun usai pelaksanaan Pemilu, namun awal Tahun 2023, terdapat kenaikan dari 51 isu hoaks Pemilu jika dibandingkan sepanjang Tahun 2022.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan Pemilu Damai 2024 harus diupayakan semua pihak karena potensi kekacauan informasi terus membayangi.
“Pada awal tahun 2023, hingga 19 September 2023 ini ditemukan 152 isu hoaks. Sehingga total isu hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1.471 isu hoaks,” jelasnya dalam Forum #YukPahamiPemilu – Google Indonesia di Thamrin Nine, Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2023).
Menteri Budi Arie menilai antisipasi terhadap information disorder pada masa Pemilu sangat penting. Menurutnya, ada banyak pelajaran dari berbagai negara seperti Pemilu Prancis dan Brazil pada Tahun 2022 serta, Pemilu Amerika Serikat tahun 2020.
“Disinformasi dalam kegiatan elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antar masyarakat secara berkepanjangan, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, serta menimbulkan instabilitas politik yang menghambat roda perekonomian,” jelasnya.
Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan penanganan hoaks disinformasi pada Pemilu 2024 harus dilakukan dengan intensif.
“Jangan sampai, kemudahan penyebaran informasi antar individual yang seharusnya mendorong penguatan demokrasi kita, justru dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab, untuk saling menjatuhkan satu sama lain melalui information disorder,” tandasnya.
Guna merespons kecenderungan kenaikan tren sebaran isu hoaks menjelang Pemilu, Kementerian Kominfo melakukan langkah penanganan pada tingkat hulu, tengah, dan hilir. Pada tingkat hulu, Kementerian Kominfo terus melakukan peningkatkan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam merespons hoaks melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi anti hoaks dalam Gerakan Nasional Literasi Digital.
“Pada tingkat menengah, kami melakukan penerbitan klarifikasi hoaks terkait pemilu (hoaks debunking). Bersama platform digital, kami juga melakukan take-down (penghapusan) konten hoaks terkait pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu,” jelas Menteri Budi Arie.
Pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data kepada Bareskrim POLRI untuk melakukan upaya penegakan hukum, terhadap pembuat dan penyebar hoaks terkait Pemilu.
“Pelaksanaan Pemilu harus terbebas dari segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemilu 2024 adalah pesta untuk kita semua. Perayaannya harus bisa menjadi kebanggaan kita semua sekaligus menjadi refleksi kedewasaan kita dalam berdemokrasi,” tegas Menkominfo.
