Bali, Ditjen Aptika – Untuk mendukung integrasi layanan pemerintah dan berbagi pakai data maupun pelindungan data pribadi, Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika mengadakan Forum Diskusi Kajian dan Prototyping Single Sign On (SSO) Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang diselenggarakan di Bali, Kamis (15/12/2022).
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), Bambang Dwi Anggono mengungkapkan bahwa pembahasan SSO Nasional untuk kepentingan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, ia pun menjelaskan jika data masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus divalidasi agar terhindar dari penyalahgunaan.
“Salah satu aspek penting untuk memastikan validitas dan verifikasi dari setiap pengguna adalah melalui SSO dengan konsep terpadu, bukan hanya data penduduk, data individu, dan data pribadi. Namun bagian yang lebih penting adalah bagaimana memverifikasi secara lebih lengkap melalui biometrik. Kemudian memastikan kebenaran user-nya, maka SSO ini menjadi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
SSO Nasional yang bersifat kolaboratif dari berbagai instansi pemerintah menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan sistemnya. Direktur LAIP pun mengharapkan jika diskusi itu akan membuka jalan untuk membangun konsep atau skema SSO Nasional dalam tata kelola pemerintahan.
“Pengembangan SSO Nasional sendiri akan menjadi salah satu tanggung jawab utama dari Kementerian Kominfo dan akan digunakan oleh instansi pemerintahan pusat dan daerah,” terang Bambang.
Seperti diketahui, berbagai layanan pemerintah membutuhkan data dari masyarakat, instansi pemerintah, maupun pelaku bisnis yang tersebar di banyak instansi. Selain itu, belum standarnya mekanisme pengumpulan dan pengisian data di layanan-layanan pemerintah, sehingga perlu ada regulasi dan platform terkait SSO Nasional.
SSO Nasional sendiri diharapkan mampu dimanfaatkan secara masif di seluruh layanan pemerintah, yang akan mengantisipasi terjadinya multy-entry, duplikasi data, dan hanya membutuhkan satu kali verifikasi. Dengan adanya SSO Nasional akan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Lihat juga: Kominfo Hadirkan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk Dukung SPBE
Sementara itu Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengharapkan kehadiran SSO Nasional mampu mengubah kebiasaan multiple-data entry. Pengguna hanya perlu sekali menginput data pribadi untuk beberapa layanan sekaligus.
“Single Sign On akan menjadi jembatan integrasi kanal layanan sisi pengguna dengan sistem penghubung layanan pemerintahan, yang bertindak sebagai jembatan integrasi layanan publik dan layanan pemerintah,” tutur Semuel.
Dengan SSO Nasional yang menjadi salah satu infrastruktur SPBE, maka diharapkan akan mempercepat proses keterhubungan antar bisnis dan antar data. SSO Nasional pun dikembangkan agar mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah serta menghindari penyalahgunaan data pengguna layanan pemerintah.
Tanggapan Pengembangan SSO Nasional
Perwakilan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI), Abdullah Maindratama: “SSO Nasional akan menggunakan IDKU (dapat diartikan Identitasku) sebagai identitas digital nasional yang dikelola pada portal akun/pengguna SSO Nasional. Gunanya untuk mengakses banyak aplikasi atau layanan nasional, baik SPBE atau layanan publik.”
Perwakilan dari Sekretariat Dewan TIK Nasional, Gerry Firmansyah: “SSO NASIONAL dapat digunakan dalam interaksi user dengan sistem, sistem dengan sistem, dan sistem mempresentasikan user.”
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kementerian PANRB, Cahyono: “Jika direlasikan dengan Insiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional, kita bisa fokus lebih dulu, tidak perlu seluruh sistem menggunakan SSO Nasional, tapi secara bertahap beralih ke SSO Nasional. Namun kita bisa prioritaskan untuk layanan-layanan tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, SIM online, dan izin usaha.”
Ahli Keamanan Siber Universitas Gunadarma, I Made Wiryana: “SSO Nasional harus dapat menjamin integritas data, dengan memastikan bahwa data kredensial dan profil user yang dimasukkan pada satu aplikasi juga dapat digunakan di berbagai aplikasi. SSO Nasional pun harus bisa menjamin akuntabilitas akses melalui perekaman log/jejak dari setiap akses oleh user dari sisi lokasi, waktu, dan layanan/aplikasi yang digunakan.” (sae)
