Jakarta, Ditjen Aptika – Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Slamet Santoso bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo meluncurkan Aplikasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PK-22) di Ballroom HK Tower, Jakarta, Senin (19/9).
Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol start pada layar lebar yang menampilkan tampilan layar aplikasi PK-22. Kepala BKKBN mengatakan, Undang-Undang (UU) 52 tahun 2009 mengamatkan BKKBN untuk melakukan pendataan. Salah satunya melakukan pendataan keluarga.
“BKKBN punya tiga hal yang harus dilakukan sampai ke daerah. Pertama melakukan pendataan keluarga, selanjutnya mengawal penyuluh lini lapangan, dan terakhir menjamin ketersediaan alat kontrasepsi di seluruh wilayah,” kata Hasto dalam sambutannya.
Karena itu, tiap 5 tahun BKKBN menggelar pendataan keluarga, dan melakukan pemuktahiran setahun sekali. Yang dilakukan BKKBN di tahun 2022 adalah pemutakhiran data tahun 2021.
Hasto juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, termasuk Ditjen Aptika yang telah memfasilitasi layanan Pusat Data Nasional (PDN) guna mendukung program PK-22.
Menurut Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, hasil pemutakhiran PK-22 ini nantinya akan digunakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air.
Dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024.
Target nol persen kemiskinan ekstrem ini adalah bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat komitmen global penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. Presiden juga menargetkan tingkat prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada 2024.
Lihat juga: Fasilitasi Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Aptika Bangun Aplikasi e-Posyandu
Pemutakhiran PK-22 berlangsung sejak 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022 yang melibatkan 333 ribu tenaga lapangan, mulai dari manajer pengelola tingkat kecamatan, manajer pengelola data tingkat desa dan supervisor, hingga 260 ribu kader pendata emulator.
Selain wakil dari BKKBN dan Ditjen Aptika, ikut juga meresmikan wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden. (sae)
