Padang, Ditjen Aptika – Direktur Pemberdayaan Informatika Kemkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyebarkan informasi di media sosial. Informasi yang diberikan harus dilihat kebenaran dan tingkat sensitivitasnya, untuk mencegah munculnya konten-konten negatif.
“Selain hoaks, kita harus berhati hati dimana konten negatif sedang mengalami peningkatan yang pesat. Apabila rekan-rekan ASN melihat konten tersebut, silakan disampaikan melalui layanan aduan konten negatif dari Kominfo atau institusi lainnya,” kata Bonifasius yang akrab dipanggil Boni saat kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan Sumatera Barat, di Kota Padang, Senin (15/8/2022).
Selain itu Boni juga berpesan, penanggulangan penyebaran konten hoaks dan negatif menjadi salah satu implementasi dari empat pilar dalam ber literasi digital. Empat pilar tersebut meliputi kecakapan dalam pemanfaatan perangkat digital (digital skill), keamanan perangkat digital (digital safety), budaya digital (digital culture), dan etika digital (digital ethic).
“Apabila hal tersebut telah diimplementasikan tentunya konten tersebut akan berkurang bahkan hilang. Dalam hal ini, ASN diharapkan sebagai garda terdepan,” jelasnya.
Melalui kegiatan literasi digital, Boni berharap ASN akan memiliki kecakapan digital yang mumpuni. Selain itu, para ASN juga dituntut mampu mengurangi penyebaran konten hoaks dan negatif di media sosial.
Pada prinsipnya, lanjut Direktur Boni, sebelum menerima dan membagikan informasi ASN diharapkan dapat mencerminkan etika dunia digital. Misalnya menghormati opini, menghormati kekayaan intelektual, dan menghormati privasi orang lain. Itulah yang dikenal dengan media yang berdampak baik dan positif.
Lihat juga: Kominfo Ajak ASN Bengkulu Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat Desa
Sementara itu praktisi media sosial, Tri Handoyo Sasongko menyampaikan pengguna media sosial perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam membagikan informasi.
“Jadi sebelum kita membagikan informasi kepada publik, kita perlu berpikir ulang apakah informasi tersebut bukan hoaks, tidak menyinggung, berupa fakta, bermanfaat, penting, dan berdampak baik. Hal ini bermaksud agar tidak terjadi masalah baru di kemudian hari,” katanya.
Tri juga berpesan kepada ASN agar menjaga keamanan data pribadi dan menyeleksi setiap informasi yang masuk. Pasalnya, cyber crime dapat terjadi sewaktu-waktu yang berpotensi merongrong keamanan data. Untuk meminimalisir peretasan data, ASN disarankan tidak menggunakan akses WiFi publik yang bersifat gratis.
“WiFi publik gratisan yang tidak diproteksi oleh penyedia perlu diwaspadai keamanannya. Juga perlu dipahami alasan akses tersebut diberikan. Tentunya dari penyedia memiliki tujuan tersendiri dan tidak menjamin aktivitas apa saja yang terjadi di koneksi tersebut. Bisa saja peretasan,” ungkapnya.
Tri juga mengingatkan para ASN agar tidak mudah memberikan izin bagi penyedia platform untuk mengakses data yang bisa melakukan spionase seluruh informasi data pribadi.
“Ketika menggunakan aplikasi apapun, hanya beri akses yang dibutuhkan saja. Jangan semua informasi dicentang, bisa saja data kita disalahgunakan seperti untuk pinjaman online yang sedang marak terjadi,” terangnya.
Sumatera Barat menjadi salah satu tempat pelaksanaan kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan Kemkominfo setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 15-19 Agustus 2022, dengan target 24.000 ASN se-Sumatera Barat. (rar)
