Batam, Ditjen Aptika – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau. Menkominfo tiba Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, pada hari ini, Kamis (23/06/2022), sekira pukul 16.30 WIB.
Kali ini Menteri Johnny akan menghadiri dua acara sekaligus untuk memaparkan agenda percepatan transformasi digital nasional dengan empat fokus utama, salah satunya adalah berkaitan dengan Pusat Data Nasional (PDN).
“Kunjungan Menkominfo ke Batam bukan hanya soal PDN, payung besarnya adalah transformasi digital. Nah, salah satu hal strategis pada kunjungan kali ini juga untuk mendorong tumbuhnya investasi pihak asing pada data center di Indonesia,” ungkap Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono saat ditemui di VIP Room Bandara Internasional Hang Nadim, Batam.
Menkominfo memulai kegiatan di Kawasan Nongsa, Turi Beach, Batam, untuk membahas pembangunan PDN bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Kepri Jefrydin, serta Pemerintah Republik Korea. Selanjutnya, Menkominfo menyaksikan serah terima sertifikat lahan PDN antara Kepala Kantor Pertanahan dengan Sekretaris Direkorat Jenderal Aptika, Slamet Santoso.
“Setelah itu, Menteri Kominfo meninjau lokasi Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa untuk melihat perkembangan pembangunannya,” tutur Direktur LAIP.
Di siang hari, setelah dari Nongsa, Menkominfo melanjutkan perjalanan menuju lokasi PT. Schneider Electric Manufacturing Batam, dalam rangka melihat produk-produk yang dihasilkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Kemudian, pada akhir acara diisi dengan sesi tanya jawab media bersama Menkominfo.
“Jadi kaitannya berupa prinsipal yang memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Indoneisa. Ini juga perlu dikembangkan karena memang saat ini kita sama-sama tahu, kekuatan UMKM kita cukup besar menyumbang 60% dari GDP nasional,” ujar Bambang.
Kunjungan Menteri Johnny ke Batam juga untuk melanjutkan pembicaraan dengan Pemerintah Republik Korea pada tanggal 16 Juni lalu mengenai peluang kemitraan kedua negara di bidang pengembangan dan pembiayaan pusat data.
“Pemerintah Republik Korea diundang ke sini karena pembiayaan Pusat Data Nasional yang ada di Batam ini melalui Pemerintah Korea melalui skema Government-to-Government (G2G). Jadi biar mereka juga tahu perkembangannya sampai di mana. Selain itu, kita juga mengundang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemda setempat karena dalam hal membangun PDN itu mencakup proses perizinan,” jelasnya.
Saat bertandang ke Kementerian Kominfo, Pemerintah Korea menawarkan banyak hal seperti PDN yang akan dibangun di lokasi ketiga (Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur) dan lokasi keempat (Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur). Mereka menyampaikan minat berinvestasi di sana.
“Kedua, terkait dengan program smart city. Nah, Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan Republik Korea H.E. Lee Sang Min menyampaikan bahwa pemerintah mereka punya program smart city dan ingin bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya soal smart city di wilayah IKN, karena Bapak Presiden Joko Widodo mengamanatkan untuk pembangunan IKN harus canggih serta cerdas, tetapi tetap harus hijau karena konsep pembangunannya yaitu forest city,” tutur Direktur LAIP.
Ketiga, Pemerintah Republik Korea juga menawarkan kerja sama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Mereka itu menawarkan program Digital Talent Academy, sekaligus kerja sama dalam pengelolaan riset 5G serta pengelolaan spektrum frekuensi,” ujar Bambang.
Lihat juga: Kominfo Siapkan Pembangunan 4 PDN untuk Perbaiki Tata Kelola Data
Untuk spesifikasi lahan data center bukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Korea atau negara lain, tetapi dilihat sesuai dengan standar internasional. “Jadi untuk bisa mendapatkan Data Center Nasional Tier-4, itu ada minimal ukurannya. Sebenarnya, ukuran minimalnya adalah 3 Ha (hektar). Nah, di Batam ini kita minta 5 hektar karena memiliki rencana untuk melakukan ekpansi ke depannya untuk diperbesar,” tandas Bambang Dwi Anggono.
Tantangan dan Penyediaan
Pemilihan lokasi pusat data di Batam didasarkan keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, air, serta jalur langsung ke tulang punggung internet global.
“PDN diharapkan dapat memberi sumbangsih besar dalam rangka tata kelola data nasional. Jadi dalam membangun PDN ada beberapa persyaratan utama yang perlu dipehatikan sesuai dengan standar Telecommunications Industry Association (TIA) 942 sebagai standar internasional yang meliputi pemilihan lokasi, kondisi alamnya, infrastruktur, dan sebagainya. Nah, di Batam ini memiliki kriteria itu,” papar Bambang.
Selain itu, ada juga lainnya yang populer, yaitu uptime dan tentu dari ISO. Oleh karena itu, pengelolaannya pun membutuhkan perhatian lebih dari berbagai ancaman serta ditopang dengan infrastrukur yang memadai. Sehingga kriteria untuk penempatan lokasi PDN perlu memperhatikan sejumlah item yang harus dipenuhi.
“Tantangannya adalah Pemerintah Indonesia harus menyediakan kawasan-kawasan yang bisa mendukung data center berstandar global. Secara geografis jarang terjadi bencana (tidak banyak). Kemudian, secara geopolitis bukan daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan konflik-konflik secara politis maupun sociocultural,” urai Direktur Bambang.
Selain itu, lanjutnya, Menkominfo ingin Indonesia sanggup menyediakan sumber daya pengelola data center yang berkualitas. SDM-SDM anak bangsa yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pusat data, cloud computing, dan teknologi-teknologi lainnya seperti blockchain, big data analytics, dan artificial intelligence. Nah, Kominfo berkomitmen untuk menyediakan talenta digital,” tegas Direktur LAIP.
Proyek pembangunan PDN telah terdaftar dalam Green Book Indonesia. Setelah itu, tahapan selanjutnya dari Data Center Nasional akan diukur melalui feasibility study atau melakukan studi kelayakan yang dilihat dari berbagai aspek.
“Apakah lokasinya sesuai dengan standar? Pembiayannya mencukupi atau tidak? Berapa kapasitas yang bisa dibangun dengan dana yang ada? Spesifikasi teknisnya seperti apa? Rentang waktu pembangunannya berapa lama? Juga hal-hal lain,” tutur Bambang.
Pada tahapan selanjutnya yakni pembahasan mengenai lelang karena pembiayaannya oleh negara yang bersangkutan dalam hal ini Republik Korea. Batam saat ini sudah masuk tahap lelang untuk consultant service (pengawas).
“Untuk proyeksinya diupayakan akan diumumkan pada bulan depan agar Pusat Data Nasional sudah mulai groundbreaking paling telat Oktober tahun ini,” jelas Bambang.
Lihat juga: Menkominfo: Digitalisasi SPBE Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintahan
Setibanya di Batam, Menkominfo disambut Walikota Batam Muhammad Rudi, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefrydin, Direktur Sistik Keimigrasian Agato Sinamora, Plt. Asisten 3 Pemprov Kepri Misbardi, Sekretaris Dinas Kominfo Kepri Aludin Andi, Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Batam Ditjen SDPPI Muhammad Ma’ruf, Wakil Ketua I DPRD Batam Muhammad Kamaludin, serta Anggota DPRD Batam Taufiq Mumtasir.
Selain Direktur LAIP, hadir mendampingi Menteri Johnny dalam kunjungan ke Batam yakni Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan dan Sekretaris Ditjen Aptika, Slamet Santoso. (hm.ys)
