Jakarta, Ditjen Aptika – Pemberitaan terkait Indonesia Digital Outlook 2022 menjadi isu terbanyak periode ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan ruang digital harus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada era digital sekarang ini, baik itu bermanfaat untuk pendidikan, hiburan dan informasi yang baik serta benar.
Indonesia saat ini sedang menghadapi percepatan transformasi digital. Transformasi digital adalah suatu keharusan, ia hadir bukan hanya akibat disrupsi teknologi, namun juga pandemi dan perubahan geostrategis.
“Transformasi digital adalah suatu keharusan, ia hadir bukan hanya akibat disrupsi teknologi, namun juga pandemi dan perubahan geostrategis. Agar transformasi digital bisa dirasakan semua orang dan berdampak positif, pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,” kata Johnny saat acara virtual ” Indonesia Digital Outlook 2022: Encouraging The Acceleration of Sustainable Digital Transformation, seperti dikutip dari republika.co.id, Kamis (10/06/2022).
Transformasi digital bukan hanya sebatas infrastruktur TIK secara fisik, namun juga perlu didukung kesiapan sumber daya manusia. Indonesia diproyeksikan memerlukan sembilan juta talenta digital dengan tingkat kemampuan menengah.
Oleh karena itu, Kominfo mengadakan program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi untuk memberikan pelatihan literasi digital tingkat dasar. Kementerian menargetkan memberikan pelatihan untuk 54 juta masyarakat hingga tahun 2024.
Sementara untuk kecakapan digital tingkat menengah, pemerintah mengadakan program beasiswa Digital Talent Scholarship. Kominfo juga mengadakan program kecakapan digital tingkat mahir untuk para pengambil kebijakan, baik sektor publik maupun swasta, melalui Digital Leadership Academy. Menurut Johnny, keberadaan talenta digital dalam jumlah yang cukup dan kecakapan memadai adalah penting bagi transformasi digital.
Sempat Mandek, Komisi I DPR Targetkan RUU PDP Selesai 2 Bulan
Sementara itu isu mengenai Rancangan Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) juga mewarnai pemberitaan. Komisi I DPR RI berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa selesai dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
“Mudah-mudahan RUU PDP dalam satu dua bulan ini bisa diselesaikan. UU PDP yang kemarin sempat deadlock , sudah ada kesepakatan dengan pak Johnny G. Plate [Menkominfo],” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam diskusi panel yang digelar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), seperti dikutip bisnis.com, Kamis (09/06/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan RUU PDP tersebut tengah berproses di Panitia Kerja (panja) DPR RI. Namun, dia belum bisa berkomentar banyak terkait progres pembahasan tersebut.
“Saya bukan bagian dari anggota panja. Baik panja pemerintah maupun DPR yang sedang melakukan rapat-rapat. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat. UU PDP itukan kita butuhkan untuk perlindungan data kita,” ujar Johnny.
Johnny menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi apabila pembahasan RUU PDP di Komisi I DPR RI bisa selesai lebih cepat. Pasalnya, data itu bukan saja meliputi informasi pribadi, tetapi termasuk data geospasial. Menkominfo menambahkan bahwa isu mengenai data ini juga turut dibahas dalam Kelompok Kerja Ekonomi Digital (DEWG) G20. (lry)
