Jakarta, Ditjen Aptika – Isu mengenai sebaran hoaks vaksin Covid-19 mendominasi pemberitaan dalam 24 jam terakhir. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus melaporkan temuan hoaks seputar vaksin covid-19 . Hingga Selasa (2/11/2021) terdapat 373 temuan hoaks yang tersebar di berbagai media sosial dan sebarannya mencapai 2.354 konten.
Seperti dikutip dari Liputan6.com pada Selasa (02/11/2021), sebaran hoaks paling banyak ditemukan di Facebook., dimana terdapat 2.164 konten hoaks seputar vaksin covid-19. Sementara Twitter berada di posisi kedua. Dalam catatan Kementerian Kominfo ada 108 sebaran hoaks soal vaksin covid-19 di platform ini.
Situs berbagi video, seperti YouTube dan TikTok juga tak luput dari sasaran hoaks . Tercatat, ada 43 hoaks di YouTube dan 21 di TikTok. Lalu 18 sebaran hoaks sisanya ditemukan Kementerian Kominfo berada di Instagram.
Pihak Kementerian Kominfo sudah melakukan takedown kepada semua informasi hoaks tersebut. Salah satu postingan soal vaksin covid-19 yang sudah ditelusuri kebenarannya oleh Cek Fakta adalah hoaks perbedaan warna darah bagi orang yang sudah divaksin dan belum.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com.
Webinar National Virtual Talk
Isu terbanyak selanjutnya tentang Webinar National Virtual Talk dengan total 7 pemberitaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mendorong santri, pelajar dan anak muda tetap produktif di masa pandemi Covid-19, diantaranya dengan menangkal berita-berita bohong atau hoax.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengungkapkan perlunya untuk membangun komunikasi virtual di era pandemi, salah satunya dengan menumbuhkan kebiasaan untuk mengutamakan penggunaan media sosial dalam mencari informasi.
Kominfo Bakal Pilih Daerah yang Siap Melaksanakan Program Smart City
Isu terbanyak selanjutnyaJakarta: Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan penilaian terhadap kota/kabupaten di Indonesia dalam rangka Program Gerakan Menuju 100 Smart City. Kominfo akan memilih 50 kota/kabupaten yang mendapatkan pendampingan penyusunan.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A Pangerapan mengatakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mendapatkan dorongan untuk bisa mewujudkan di daerah masing-masing. Salah satunya, dengan memberikan penilain atau bimbingan teknis terhadap daerah-daerah tersebut.
“Transformasi digital ini tidak hanya mengetahui level individu atau kelompok tertentu saja, tapi juga perkotaan dalam hal ini ditujukan dalam kota pintar, atau kabupaten pintar. Teknologi itu -nya, , visi dan juga misi dari daerah itu yang menjadi kuncinya, sedangkan teknologi itu yang akan membantu percepatannya,” ujar Samuel dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 November 2021, seperti dikutip dari Suara.com (02/11/2021).
Selain itu, kata Samuel, atau proses bisnis perlu diperhatikan. Kota dan kabupaten di Indonesia berbeda-beda, dan tiap kotanya juga memiliki fokus yang berbeda-beda. Sebab itu, pemerintah daerah perlu mengetahui dan menetapkan kota/kabupaten seperti yang ingin dibangun dan dicapai. Termasuk, layanan seperti apa yang ingin ditingkatkan dan apa yang dibutuhkan masyarakat.
Semuel juga mengatakan bahwa bukan hanya sekedar bentuk perubahan sistem pemerintahan dalam transformasi digital saja, melainkan untuk menciptakan daerah dengan pelayanan yang terbaik dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah harus bisa memikirkan dan membuat yang dapat berkelanjutan hingga 25 tahun ke depan. Sebagai informasi, rangkaian kegiatan pelaksanaan penilaian dilaksanakan selama empat hari, dan diikuti oleh 88 kabupaten/kota dari 150 kabupaten/kota yang diundang. Nantinya para peserta melaksanakan penilain per kelas, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (lry)
