Jakarta, Ditjen Aptika – Isu mengenai hoaks Covid-19 mewarna pemberitaan dalam akhir pekan ini. Media menyorot temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan isu hoaks Covid-19 di media sosial mencapai 1.819 isu dengan sebaran di media sosial mencapai 4.163 unggahan.
Dikutip dari resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (30/7/2021) 4.163 unggahan hoaks seputar Cov id-19 meliputi Facebook mencapai 3.523, Twitter 554, YouTube 49, Instagram 35 dan TikTok 2. Temuan hoaks seputar Covid-19 tersebut meningkat dari 29 Juli 2021, sebanyak 1.814 isu hoaks dengan sebaran sebanyak 4.142 unggahan, sebaran hoaks seputar Covid-19 tersebut meliputi Facebook mencapai 3.502 unggahan, Twitter 554 unggahan, Instagram 35, YouTube 49 dan TikTok 2 unggahan.
Sebaran hoaks seputar Covid-19 tersebut pun meningkat dibandingkan, Rabu (28/7/2021), dengan sebaran mencapai 4.126 unggahan. Sebaran hoaks seputar Covid-19 tersebut paling banyak beredar lewat Facebook mencapai 3.488 unggahan, Twitter 554, YouTube 49, Instagram 35 dan YouTube 49.
Temuan isu hoaks Covid-19 pada 27 Juli 2021 mencapai 1.805 konten, informasi bohong ini tersebar diberbagai media sosial. Dari 1.805 temuan isu hoaks Covid-19, sebaran hoaks seputar Covid-19 mencapai 4.103, angka ini mengalami kenaikan dibanding pekan lalu.
Program Literasi Digital Nasional Capai 3,2 Juta Peserta
Isu lainnya yang menghiasi pemberitaan dalam sepekan terakhir ialah mengenai program literasi digital nasional Makin Cakap Digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa hingga 26 Juli 2021, Program Literasi Digital Nasional telah mencapai 3.258.687 peserta.
Jumlah tersebut dihitung sejak diluncurkannya program ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 20 Mei 2021 lalu Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan. Dalam sebuah kesempatan, dirinya menjelaskan mengenai capaian Program Literasi Digital ‘Indonesia Makin Cakap Digital’ pada Kamis (29/7/2021).
Dia menekankan soal pentingnya literasi digital seiring dengan dilaksanakannya agenda percepatan transformasi digital nasional. Hal ini sebagai upaya merealisasikan masyarakat digital yang berdaya dan bertalenta. “Seiring dengan dilaksanakannya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Nusantara, diperlukan penguatan keterampilan digital masyarakat untuk navigasi serta pemanfaatan teknologi dan ruang digital yang positif dan optimal,” katanya.
Menurut Semuel, setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten kota di 34 provinsi Indonesia. Dengan demikian, dia berharap setidaknya terdapat 50 juta masyarakat Indonesia yang akan terliterasi digital sampai 2024 mendatang.
Secara lebih spesifik, capaian-capaian tersebut dapat diakses oleh publik melalui dashboard.literasidigital.id.
Kebocoran Data Nasabah BRI LIfe dan RUU PDP
Isu mengenai kasus kebocoran data Nasabah BRI Life masih mendominasi hingga akhir pekan dengan intensitas pemberitaan mulai menurun, topik yang diangkat terkait aturan RUU PDP sebagai perpanjangan dari kebocoran data nasabah BRI Life. Media mengutip pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani yang menilai RUU PDP harus segera disahkan,
Menurut Christina RUU tersebut memberikan pengaturan, pengawasan dan sistem seperti apa yang harus diimplementasikan agar perlindungan data ini berjalan dengan optimal. UU tersebut juga membuat perusahaan bisa lebih hati-hati menjaga data pribadi nasabah dan bila gagal ada sanksi yang dikenakan pada perusahaan.
Media juga mengangkat pernyataan Anggota Komisi I DPR lainnya Sukamta yang menyorot maraknya kasus mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk iklim inveastasi di Indonesia. (lry)
