Kupang, Ditjen Aptika – Pemerintah akan membangun empat Pusat Data Nasional (PDN) di lokasi berbeda, salah satunya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan pusat data itu untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
“Ada empat pusat data yang direncanakan akan dibangun, pusat data besar berbasis cloud technology untuk server dan pelayanan pemerintahan digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur serta para Kepala Daerah se-NTT di Kupang, Senin (28/06.2021).
Selain di Labuan Bajo, PDN juga akan dibangun di sekitar Jakarta dan titik potensial lainnya, yaitu Batam (Kepulauan Riau), dan Kalimatan Timur (rencana Ibu Kota Negara baru).
“Pusat data di Labuan Bajo ini untuk pelayanan pemerintahan di Wilayah Indonesia Timur. Jadi, ada empat titik pusat data yang nanti akan digunakan dalam rangka Satu Data Indonesia (SDI) dan layanan pemerintahan,” papar Menkominfo.
Menteri Johnny juga menjelaskan, saat ini untuk melayani penerapan pemerintahan yang berbasis sistem elektronik secara nasional menggunakan 2.700 pusat data. Dari jumlah tersebut selain sangat tidak efisien, hanya tiga persen yang memenuhi standar global.
“Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam hal interopabilitas untuk menghasilkan satu data nasional serta berdampak pada kebijakan yang sangat variatif atau berbeda satu dengan lainnya, karena di pusat datanya berbeda-beda,” tuturnya.
Lihat juga: Dirjen Aptika: SPBE Satukan 2700 Pusat Data Instansi Pemerintah
Untuk itu, lanjut Johnny, jika salah satu pusat data di Labuan Bajo dibangun maka akan menjadi pusat data untuk melayani Indonesia bagian tengah dan bagian timur melalui wilayah selatan dengan jaringan fiber optic.
“Posisi strategis ini yang akan dimanfaatkan. Kita sedang meneliti karena ada banyak syarat pembangunan pusat data untuk standar global,” ujarnya.
Johnny menambahkan, pembangunan pusat data ini juga menciptakan banyak manfaat ekonomi berupa penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengembangan kawasan.
“Di samping itu, bertujuan untuk mewujudkan layanan pemerintahan cerdas melalui smart city untuk memudahkan layanan publik,” ungkapnya.
Menteri Johnny pun meminta dukungan Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat untuk bersama-sama mengkaji lokasi PDN itu agar layanan pemerintahan digital Indonesia dapat segera terwujud.
Lihat juga: Bangun Pusat Data Nasional di Empat Lokasi, Ada Beragam Pertimbangan
Hadir mendampingi Menteri Johnny antara lain Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika Kominfo, Bambang Dwi Anggono; Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kominfo, Boni Pudjianto; serta Direktur Layanan TI Pemerintah dan Masyarakat BAKTI, Danny Januar. (hm.ys)
