Jakarta, Ditjen Aptika – Isu seputar akselerasi transformasi digital mewarnai pemberitaan dalam 24 jam terakhir. Isu ini naik setelah webinar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) oleh Bank Indonesia (BI), Senin (5/4/2021).
Media mengangkat pernyataan Menkominfo Johnny G. Plate yang memaparkan strategi untuk mempercepat proses transformasi digital yaitu pembangunan infrastruktur TIK, sinergisitas antar ekosistem digital, serta kolaborasi antara stakeholder.
“Modal dasar akselerasi digital ini adalah penguatan dan pemerataan infrastruktur TIK. Pembangunan infrastruktur ini akan memperkuat transformasi digital di berbagai sektor,” kata Johnny melalui webinar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) oleh Bank Indonesia (BI), Senin (5/4/2021).
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3T. Pemerintah pun memberi insentif regulasi bagi operator seluler untuk menggelar layanan di wilayah
Media juga mengangkat pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa empat tujuan akselerasi transformasi digital adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan secara digital, mewujudkan public service yang efisien da cepat, mengonsolidasikan dan mengoptimalka layanan bersama atau share service, dan mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas terutama wilayah 3T.
Internet Diawasi Kecerdasan Buatan 24 Jam
Isu mengenai pengawasan terhadap konten negatif di internet juga menjadi sorotan di media setelah Menteri Kominfo memberikan pernyataan mengenai pengawasan konten di internet menggunakan mesin crawling berbasis kecerdasan buatan alias Artificial Intellegence (AI).
Ia mengatakan pengawasan terhadap konten-konten negatif tersebut dilakukan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait.
“Kementerian Kominfo melakukan pengawasan ruang siber selama 24/7 dengan menggunakan mesin crawling berbasis AI yang memantau akun dan konten-konten yang terkait dengan kegiatan radikalisme terorisme, dan di saat bersamaan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, serta stakeholder terkait lainnya,” ujarnya seperti yang dimuat Detik.com, Senin (05/04/2021).
Sementara di sisi lain, disampaikan Johnny, pemerintah juga menggelar kegiatan literasi digital dengan masyarakat. Harapannya agar masyarakat dapat memfilter informasi yang diterima dengan baik, serta mendorong media sosial dipenuhi dengan konten-konten positif dan produktif. (pag)
