Jakarta, Ditjen Aptika – Pemerintah membutuhkan Pusat Data Nasional (PDN) untuk memperkuat penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Keberadaan PDN diharapkan dapat meningkatkan konsolidasi data sehingga setiap kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate saat menyampaikan talking point dalam Webinar yang bertajuk “Trend dan Peluang Ekonomi Kreatif di Era Internet Cepat”, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (18/02/2021).
Menteri Johnny menuturkan, saat ini untuk pemerintah saja dalam rangka electronic government menggunakan 2.700 pusat data dan 24.700 aplikasi. Dari 2.700 pusat data itu, ia menyebut hanya 3% saja yang mempunyai standar kualifikasi global atau internasional.
“Sebanyak 97% tidak karu-karuan, sehingga menjadi begitu sulitnya untuk melakukan interoperabilitas data dalam rangka menghasilkan Satu Data Nasional. Ini bukan pekerjaan yang gampang, sangat gampang dikomentari apalagi kalau dikomentari di media sosial gampang sekali. Tetapi, realitasnya hanya 3% server dari pusat data kita yang memenuhi global standar,” ujarnya.
Menteri Johnny meyatakan, pembangunan PDN ini memberi sumbangsih besar dalam rangka tata kelola data nasional, setidaknya untuk mendukung electronic government sehingga kebijakan-kebijakan negara lebih akurat.
“Satu Pusat Data Nasional Tier 4 yang mendukung atau dengan kemampuan prosesor 43.000 cores dan kapasitas 72 Petabytes,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Johnny permasalahan nasional ekonomi digital tanpa didukung data yang akurat akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, ia menilai Satu Data Nasional sangat penting guna pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.
Menteri Johnny menyontohkan bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah Pusat sudah secara serius dan sungguh-sungguh mengalokasikan dana penanggulangan atau memutus rantai Covid-19 dan dampak Covid-19 itu sendiri. Salah satunya program-program perlindungan sosial.
“Sehingga pekerjaannya begitu besar kita saksikan sendiri pada saat Covid-19 ini, dimana ada permasalahan terkait dengan akurasi data pada saat dilakukan program-program perlindungan sosial,” ucapnya.
Demikian halnya pula dukungan Kominfo dalam rangka untuk memastikan Satu Data Vaksin Covid-19. “Kami harus melakukan interoperabilitas data, melakukan cleansing dan cleaning data agar datanya akurat yang bisa dipakai dan digunakan untuk memastikan data itu tepat,” tandasnya.
Empat Lokasi
Masih terdapatnya pusat data yang belum memenuhi standar global dan dikelola secara parsial menurut Menteri Johnny memengaruhi integrasi data dan pengambilan keputusan berbasis data. Menurutnya, pemerintah merencanakan akan membangun 4 PDN yang berada di sejumlah lokasi dan ditargetkan selesai pada tahun 2022.
“Rencananya ada 4 Pusat Data Nasional, ada empat titik. Ini kalau dibangun dan selesai, kita harapkan interoperabilitas seluruh nasional kita akan dapat dilakukan melalui Pusat Data Nasional yang ada di Kominfo. Saya berharap ini bisa selesai dibangun pada tahun 2022 dan parsial operation-nya dimulai tahun 2023. Sedangkan full operation pada 2024 atau 2025 nanti di akhir kabinet ini,” paparnya.
Menteri Johnny mengaku pemilihan empat lokasi yang berbeda dilatari kebutuhan untuk menghubungkan antar wilayah layanan pemerintah. Mengenai koneksi antar PDN, Menteri Kominfo menyatakan akan ditopang dengan jaringan backbone kabel serat optik Palapa Ring.
Selain membangun Pusat Data Nasional, pemerintah melalui berbagai payung hukum perundang-undangan yang ada, memberi kesempatan sektor privat untuk membangun pusat data di Indonesia.
“Ada beberapa pusat data yang sudah dibangun atau yang dalam proses pembangunan yang dilakukan baik oleh perusahaan nasional kita seperti Telkom misalnya, juga global technology company. Kita berharap bahwa Indonesia akan menjadi data hub regional karena kita tahu di beberapa negara di ASEAN sekarang mempunyai persoalan tersendiri untuk membangun data,” harapnya.
Nilai Strategis Data
Menteri Kominfo menegaskan saat ini data memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, pengelolaannya pun membutuhkan perhatian lebih dari berbagai ancaman serta ditopang dengan infrastrukur yang memadai.
“Salah satu persoalannya adalah ketersediaan land-bank seluar 5 hektar, dibangun dengan enam lapisan pengamanan, merupakan kawasan bebas dari gempa atau banjir dalam 100 tahun terakhir, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan, selain mempertimbangkan parameter geologi, pembangunan PDN juga mempertimbangkan infrastruktur penunjang utama yaitu penggelaran kabel fiber optic (FO) atau backbone data besar.
Ia pun menyebut infrastruktur pendukung utama lainnya, yaitu tersedianya lahan dan kapasitas power supply, karena membangun satu pusat data dibutuhkan persyaratan yang luar biasa. Hal itu tidak mudah, tetapi Indonesia mempunyai penduduk terbesar di kawasan ASEAN.
“Kominfo menyiapkan agar Indonesia menjadi hub pusat data. Dengan demikian, Indonesia juga akan menjadi hub digital regional, itu yang kita harapkan dan kita siapkan,” pungkas Menteri Johnny.
Selain Menteri Kominfo, Webinar yang dihelat vOffice Indonesia ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno; Sandilogi (sebutan untuk pengikut setia Menparekraf); Founder and Member of The Board PT. Bhumi Varta, Martyn Terpilowski; serta Chief Operating Officer PT. Bhumi Varta, Benny Emor. (hm.ys)
