Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Indonesia memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal guna menangani dampak pandemi Covid-19.
Menurut Menteri Kominfo selain untuk mendukung pemulihan sektor kesehatan dan vaksinasi, di Indonesia TIK digunakan untuk memulihkan ekonomi nasional dengan fokus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pengembangan startup digital.
“Proses transformasi digital juga terlihat dalam penanganan pandemi bangsa, karena Indonesia secara konsisten menerapkan solusi berbasis digital sejak awal pandemi,” paparnya dalam 1st ASEAN Digital Minister’s Meeting (ADGMIN) yang berlangsung virtual dari Jakarta, Kamis (21/01/2021).
Menteri Johnny menyatakan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan platform tracking-tracing-fencing PeduliLindungi dan mendukung pengembangan platform informasi satu atap “Bersatu Lawan Covid-19” atau “United Against Covid-19”.
“Upaya tersebut berkontribusi pada sosialisasi program Pemerintah untuk mengajak masyarakat mengikuti aturan wajib kesehatan,” jelasnya.
Dalam proses Vaksinasi Covid-19, Menteri Kominfo menunjukkan teknologi digital berperan penting dalam melaksanakan secara efisien, karena terdapat sekitar 181,5 juta penerima dari total 270 juta penduduk Indonesia
“Baru-baru ini, kami juga melihat cahaya di ujung terowongan dengan datangnya vaksin. Indonesia sudah memulai putaran pertama vaksinasi minggu lalu, dimulai dengan Presiden, Bapak Joko Widodo menyoroti peran vaksin sebagai game changer selama pandemi,” paparnya.
Menteri Johnny menjelaskan, Pemerintah Indonesia memanfaatkan “Satu Data Vaksin Covid-19” yang komprehensif sebagai platform terintegrasi untuk menangani pengelolaan vaksinasi “One Data Digital System for Vaccination, sebagai platform terintegrasi untuk menangani pengelolaan vaksinasi, mulai dari pendaftaran vaksin, pendistribusian vaksin, hingga penerbitan sertifikat bagi penerima,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menyediakan jaringan internet untuk 3.000 fasilitas kesehatan pada tahun 2020, dari lebih dari 13.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
“Dan menjadikan semua fasilitas tersebut dapat beroperasi penuh untuk vaksinasi dan tindakan telemedis lainnya untuk tahun ini dan seterusnya,” papar Menteri Kominfo.
Agenda keenam pertemuan Menteri Digital anggota ASEAN itu membahas mengenai pertukaran pandangan dalam pembangunan TIK di masing-masing negara anggota ASEAN. Dipandu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, acara itu diikuti oleh Menteri Digital Negara Anggota ASEAN, dan Wakil Sekretaris Jenderal Komunitas Ekonomi ASEAN, Aladdin D. Rillo,
Percepatan Transformasi Digital
Menteri Johnny menyatakan pandemi Covid-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan ASEAN.
“Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi digitalnya melalui inisiatif transformasi digital di sektor-sektor strategis, yaitu pembangunan infrastruktur, adopsi teknologi, peningkatan talenta digital, dan pembuatan regulasi fundamental,” paparnya.
Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Indonesia saat ini menargetkan jangkauan internet yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tangguh, untuk lebih meningkatkan rasio tautan internet dan menutup kesenjangan digital.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia bekerja sama dengan penyedia telekomunikasi untuk menggelar infrastruktur konektivitas digital. Untuk dua tahun ke depan, MTBS akan menempatkan ribuan BTS baru untuk memenuhi konektivitas broadband di seluruh Indonesia, dan peluncuran High Throughput Sattelite SATRIA-1 pada tahun 2023. Dengan kapasitas 150 Gbps per detik, Satelit tersebut diharapkan dapat menghasilkan konektivitas yang andal di seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny upaya penyediaan infrastruktur dihital akan dapat memperkuat upaya tarnsformasi digital. Selain tata kelola data, keamanan siber, serta kerangka kerja khusus pada aliran data lintas batas, terkait dengan perlindungan data pribadi.
“Kami percaya bahwa konektivitas yang kuat merupakan prasyarat transformasi digital untuk memperkuat kapasitas perekonomian nasional Indonesia. Dalam melakukan inisiatif kemajuan ekonomi tersebut dan mencatat nilai ekonomi yang signifikan dari data di era ini, kami juga menggarisbawahi perlunya memperhatikan tata kelola data, keamanan siber, serta kerangka kerja khusus pada aliran data lintas batas, terkait dengan perlindungan data pribadi,” tuturnya.
Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Startup Digital
Dalam bidang ekonomi, Menteri Kominfo menjelaskan Pemerintah Indonesia telah menyaksikan bagaimana digitalisasi telah memberdayakan UMKM. “Terutama bisnis ultra mikro, untuk tetap produktif dan bertahan selama pandemi,” tandasnya.
Menteri Johnny memaparkan data pada paruh kedua tahun 2020, Pemerintah telah memfasilitasi 3,4 juta UMKM. Pada tahun 2024, diharapkan ada lebih dari 30 juta UMKM dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang go digital.
“Dalam bentuk digital onboarding melalui program unggulan kami: “Bangga Buatan Indonesia” yang menghasilkan lebih dari 10 juta UMKM onboarding secara digital,” paparnya.
Menteri Kominfo menyatakan UMKM bukan satu-satunya pilar ekonomi digital Indonesia. Menurutnya, pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara kelima di dunia dengan jumlah startup terbanyak, dengan total lebih dari 2000 startup, 4 Unicorn, dan 1 Decacorn.
“Kami terus berupaya untuk memelihara lingkungan digital yang lebih baik melalui peraturan dan program yang lebih baik yang memfasilitasi bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Di antara program prioritas kami Gerakan 1000 Startups Digital, inkubator dan akselerator untuk Startup Indonesia, dan Nexticorn, fasilitator yang bertugas menjembatani para startup dan investor untuk membina unicorn Indonesia berikutnya,” ungkapnya.
Guna mengoptimasikan pemanfaatan TIK dalam membantu pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi, Menteri Johnny menegaskan perlunya semangat kolaborasi di antara negara ASEAN.
“Kami percaya semangat kolaborasi di ASEAN harus fokus untuk mengatasi pandemi. Manfaat digitalisasi juga harus dimaksimalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Upaya harus dilakukan untuk membantu yang paling rentan dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.
Selain itu, hal yang perlu dikembangkan, menurut Menteri Kominfo adalah optimistisme dan kebersamaan untuk membangun komunitas digital ASEAN.
“Penting juga bagi kita untuk mempertahankan optimisme selama masa sulit ini. Bersama-sama kita akan bangkit kembali lebih kuat dan bergerak menuju ASEAN sebagai komunitas yang terhubung secara digital,” pungkasnya.
Pertemuan perdana kementerian telekomunikasi negara anggota ASEAN ini berlangsung secara daring mulai tanggal 18 s.d. 22 Januari 2021. Pertemuan yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dengan tujuan untuk membentuk kembali lansekap digital pasca pandemi Covid-19 dengan mengadopsi ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM2025).
Selain Menteri Johnny G. Plate, hadir pula Deputy Secretary General ASEAN Economic Community ASEAN Secretariat, Aladdin D. Rillo; Menteri Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam Dato Abdul Mutalib Yusof; dan Menteri Pos dan Telekomunikasi Kamboja Vandeth Chea.
Hadir pula Wakil Menteri Pos dan Telekomunikasi Lao PDR Bounsaleumsay Khennavong; Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Dato ‘Saifuddin Abdullah; Menteri Perhubungan dan Komunikasi Myanmar, Thant Sin Maung dan Sekretaris Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Filipina, Gregorio B. Honasan II
Dari Singapura hadir Menteri Komunikasi dan Informasi, S Iswaran, hadir pula dalam pertemuan virtual Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand, Buddhipongse Punnakanta; dan Menteri Komunikasi dan Informasi Vietnam, Nguyen Manh Hung.
Sementara sebagai mitra dialog hadir Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi China, Liehong Liu; Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Masayoshi Shintani; Menteri Sains dan TIK Republik Korea, Choi Ki Young.
Hadir pula Menteri Negara Komunikasi, Elektronika & Teknologi Informasi Departemen Telekomunikasi India, Dhotre Sanjay Shamrao; Komisaris Komisi Komunikasi Federal A.S. Amerika Serikat (A.S.), Geoffrey Starks serta Sekretaris Jenderal Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), Houlin Zhao. (bhk)
Sumber: Siaran Pers Kementerian Kominfo No. 19/HM/KOMINFO/01/2021
