Jakarta, Ditjen Aptika – Siang hari yang cerah pada hari selasa di kantor Kementerian Kominfo, Sekretaris Jenderal Kemkominfo yang baru dilantik pada tanggal 23 Desember 2020 menerima kedatangan tim Humas Kemkominfo di ruangannya. Dengan balutan busana batik dirinya mempersilahkan masuk, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Pada siang itu Sekjen Kemkominfo Mira Tayyiba akan bercerita dan menjelaskan mengenai langkah strategis Kemkominfo dalam melakukan akselerasi transformasi digital. Ia mengawali dengan menjelaskan bahwa Kemkominfo memiliki tugas dalam melakukan akselerasi transformasi digital baik di luar maupun di dalam Kemkominfo itu sendiri.
“Untuk di luar Kemkominfo sesuai dengan arahan Menteri Kominfo, kami sebagai sarana, koordinator, atau muara yang mengoordinasikan antara Kemkominfo dengan kementerian/lembaga lainnya,” jelas Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Mira Tayyiba, saat sesi wawancara dengan Tim Humas Kemkominfo, Selasa (12/01/2021).
Sebagaimana kita ketahui, lanjutnya, transformasi digital diciptakan bukan hanya di Kemkominfo tapi di banyak sektor strategis lainnya. Kemkominfo yang mengkoordinasikan bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari transformasi digital dan apa yang Kemkominfo bisa bantu untuk mereka agar bisa bertransformasi.
Sedangkan di dalam Kemkominfo sendiri lebih fundamental, Kemkominfo sebagai kementerian yang memang secara spesifik ditugaskan untuk menangani isu digital sehingga instrumen pendukungnya juga harus memiliki kapasitas ke arah sana.
“Misalnya sumber daya manusianya harus memiliki mindset yang terbuka, jika belum bisa memahami teknologinya paling tidak bisa memahami potensi pemanfaatannya sekaligus resikonya,” imbuhnya.
Kemudian dari sisi perencanaannya karena Kemkominfo dituntut untuk bergerak cepat melaksanakan transformasi digital, bahan bakarnya harus kuat. “Bahan bakar yang dimaksud itu ialah SDM dan anggaran. Kita sudah punya perencanaan sampai lima tahun, tapi kita harus tetap menjaga bagaimana rencana itu dilaksanakan dan bagaimana mendapatkan bensin tambahan,” tandasnya.
Hal strategis lainnya ialah mengenai isu data, sebagai contoh dalam sektor perdagangan misalnya e-commerce. Meskipun e-commerce diadopsi di seluruh Indonesia, tetapi yang paling banyak berada di wilayah barat utamanya di Jawa dan di Sumatera.
Hal tersebut menimbulkan keingintahuan apa yang terjadi di wilayah timur apakah karena masalah infrastruktur, masalah literasi digital, atau masalah adopsi masyarakat terhadap e-commerce itu sendiri.
“Hal itu yang perlu kita dalami, kita perlu data-data itu supaya kita bisa lebih menyasar target secara lebih efektif. Jadi selain SDM, ada anggaran, masalah data, masalah-masalah yang lainnya saya pikir juga perlu kita dalami atau kita teliti, seperti hubungan internasional,” tandas Mira lagi.
Berdasarkan pengalamannya, sekarang ini hampir semua perjanjian kerjasama internasional pasti menyinggung mengenai masalah digital. Seperti mengenai lokalisasi data, cross-border data flow, dan isu bea masuk barang digital.
“Setiap perjanjian kerjasama internasional pasti menanyakan tiga hal itu, jadi bagaimana kerja sama internasional ini kita bisa mendapatkan manfaat sekaligus menjadi alat diplomasi untuk menerangkan kebijakan digital di Indonesia,” paparnya.
Pelindungan Data Pribadi dan Pusat Data Nasional
Sekjen Kominfo juga membahas mengenai masalah data pribadi. Isu yang berkembang saat ini menyebutkan bahwa pihak Whatsapp akan membuat kebijakan data pribadi pengguna untuk dikelola oleh Facebook.
Secara prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana tertuang dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang sedang dibahas di DPR, bahwa cara mendapatkannya harus legal dengan concern penggunaannya juga sesuai dengan peruntukannya.
“Untuk kasus Whatsapp dengan Facebook ini Ditjen Aplikasi Informatika telah mengundang pihak Whatsapp untuk menjelaskan apa yang menjadi kebijakan baru mereka. Hasilnya bagaimana nanti lebih tepat Pak Semuel selaku Dirjen Aptika yang menjelaskan,” terang Mira lebih lanjut.
Lihat juga: Ramai Privasi Data WhatsApp – Facebook, Kominfo Panggil WhatsApp Hari Ini
Namun menurut pandangannya, mengenai kasus tersebut sebetulnya itu menjadi suatu opsi bagi kita sendiri. Dari pihak Whatsapp nantinya pasti akan memberitahukan ada kebijakan baru, apabila tidak bersedia tidak akan menjadi paksaan untuk memakai layannnya.
Ia bercerita pada tahun 2017 memang sempat marak kasus kebocoran data pribadi pada platform Facebook, tentunya pemerintah harus melakukan perlindungan. Langkah yang pertama yang diambil itu pasti adalah menginvestigasi karena yang sebagaimana kita ketahui kebocoran data itu bisa dari dua pihak (supplier dan provider).
“Untuk kasus itu, Kemkominfo sudah mengambil tindakan dengan melakukan investigasi dan memberikan peringatan-peringatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu semakin menegaskan bahwa data pribadi itu harus di perlakukan dengan hati-hati,” sarannya.
Kemkominfo juga sedang menyiapkan Pusat Data Nasional dan sistem satu data, dari program yang dicanangkan pemerintah ini salah satu tujuannya untuk melindungi data menjadi terpusat.
“Untuk menyusun dan menyiapkan regulasi terkait harus dari dua sisi, dari sisi provider rules of game-nya itu diperjelas. Sedangkan dari sisi pengguna ialah literasi digital seperti menjaga password agar tidak diketahui pihak manapun. Jadi, memang harus dilihat dari dua sisi,” jelas Sekjen Mira.
Literasi Digital
Berbicara mengenai literasi digital, sebagaimana diketahui bersama bahwa teknologi digital itu punya dua sisi, baik dan buruk. Oleh sebab itu menurutnya dibutuhkan lebih banyak lagi agen literasi digital untuk dapat menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang dunia digital.
“Kalau pemerintah mungkin penyampaian lebih resmi dan formal, sedangkan ada berbagai macam tipe masyarakat dan cara penyampaiannya harus berbeda-beda agar bisa diterima dengan baik,” imbuhnya.
Ia menjelaskasn bahwa pada tahun ini agenda literasi digital sangat besar, hal itu melihat karena ternyata penyediaan infrastruktur saja tidak cukup. “Penyediaan infrastruktur bisa meningkatkan akses, tapi SDM-nya juga perlu diedukasi melalui literasi digital,” tandasnya.
Kemkominfo akan menggunakan segala macam kanal, baik itu pemerintah, media mainstream, ataupun media sosial. “Kami akan menggandeng Siberkreasi untuk melakukan hal-hal tersebut,” infonya.
Ekosistem Digital
Pada rentang waktu tahun 2006-2015 Kemkominfo dikenal sebagai kementerian yang mengurusi sektor TIK. Sektor itu bersifat vertikal antara pemerintah dengan industri, sehingga Kemkominfo menjadi satu-satunya badan atau agensi pemerintah (kementerian) yang menangani sektor TIK.
“Namun sekarang ekosistem digital itu sudah menjadi suatu platform yang bisa digunakan oleh orang banyak, kementerian, perdagangan, dan perindustrian. Hal inilah yang menjadi tantangan Kemkominfo sekarang, perannya itu sudah menjadi bukan lagi hanya penyedia infrastruktur digital, tetapi juga dituntut untuk berkoordinasi dengan kementerian lainnya supaya dapat memanfaatkan digital,” paparnya.
Isunya pun berkembang, kalau dulu mungkin TIK itu masih sifatnya bagaimana roll-out infrastruktur itu menjadi yang pertama, tapi sekarang sudah bertambah ke pemanfaatannya. Kemudian, sudah bertambah lagi ke isu keamanan, jadi memang Kominfo ini berusaha untuk berkembang sesuai dengan perkembangan digitalnya.
“Sekarang sebetulnya kalau bisa dibalik, Kominfonya berkembang kemudian men-drive perkembangan ekosistem digitalnya,” tandasnya.
Tanya Jawab dengan Sekjen Kominfo
Sekjen Kemkominfo yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut juga memberikan sesi tanya jawab.
Host:
Strategi manajemen SDM apa yang Anda rasa dapat membantu menumbuhkan kolaborasi antar pegawai dan antar satuan kerja di lingkungan Kemkominfo?
Mira:
Ini memang menjadi satu tantangan, digital itu secara alami fluid and borderless. Hal tersebut menandakan digital akan membuka batasan antar unit kerja di Kemkominfo, Pak Menkominfo sedang membiasakan ini dengan mengadakan rapat pleno.
Jika sebelumnya setiap unit kerja sibuk dengan fungsinya masing-masing sehingga tidak memperhatikan bahwa sebetulnya output suatu unit kerja bisa menjadi input unit kerja lain, tetapi tapi dengan melaksanakan pleno akan saling mengetahui.
Bukan hanya pada level pimpinan, tapi pada tataran yang lebih teknis juga harus dibiasakan hal seperti itu. Saya menyarankan harus lebih sering melakukan pleno sehingga arahan yang diberikan utuh tidak terpotong.
Untuk membuka sekat antar unit kerja ini terus terang bukan hal yang mudah, karena adanya ego sektoral. Saya melihat latar belakang setiap unit kerja berbeda-beda, SDPPI dan PPI dari Postel, Aptika itu mengurusi soal konten internet dan aplikasi, IKP berkaitan dengan diseminasi.
Host:
Presiden Joko Widodo mencanangkan Visi Indonesia 2045 yang salah satunya menjadikan Indonesia lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Bagaimana Anda melihat visi tersebut dari sektor Kominfo? Sebagai negara dengan pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, apa harapan Anda agar Indonesia terus meningkatkan daya saing di tengah tantangan saat ini khususnya tantangan pandemi Covid-19?
Mira:
Visi 2045 Indonesia emas menjadi negara maju sangat relevan dengan transformasi digital yang dilakukan pada sektor Kominfo. Negara dikatakan maju jika pertumbuhan ekonominya itu di level 6-7%, Indonesia berada pada level di bawah 5% saat ini dikarenakan pandemi Covid-19.
Untuk naik dari ke 6-7% harus dilakukan transformasi ekonomi. Untuk mencapai itu nilai manufaktur dan sektor jasa yang memiliki nilai tambah tinggi harus ditingkatkan.
Nilai tambah itu bisa diciptakan dengan teknologi seperti IoT, AI, Big Data, itu merupakan digital.
Oleh karena itu, transformasi digital menjadi alat untuk transformasi ekonomi atau dengan kata lain karena transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda besar untuk mencapai Indonesia emas 2045, secara langsung transformasi digital mendukung visi 2045.
Transformasi digital itu sendiri bukan hanya penyediaan infrastrukturnya, tapi juga pemanfaatannya, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkannya.
Ekonomi digital indonesia yang menurut studi Google Temasek tercepat di Asia Tenggara itu baru potensi. Untuk merealisasikannya ada beberapa “PR” mulai dari infrastrukturnya, SDM, hingga regulasinya.
Jadi, saya pikir melalui Rancangan Stategis Kominfo 2020-2024, sudah meng-acknowdege isu tersebut, sudah merencanakannya ke dalam suatu perencanaan yang tersistematis. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita pastikan pelaksanaannya, karena pengalaman saya, perencanaan kita selalu bisa bikin tetapi pelaksanaannya sesuai dengan rencana, itu yang menjadi satu hal yang harus kita perkuat.
Host:
Kemudian apa strategi Ibu Sekjen dalam mengatur, mengelola, dan meningkatkan perluasan serta perbaikan ekonomi masyarakat digital dengan kehadiran startup?
Mira:
Pemerintah sendiri melalui peta jalan e-commerce diharapkan menciptakan technopreneur digital. Hal ini dimulai dari upaya Kementerian Kominfo untuk menciptakan seribu startup digital melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Gerakan ini sekaligus mendukung upaya menjadikan Indonesa sebagai “The Digital Energy of Asia” dengan mencetak 1000 startup sebagai solusi berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital dengan anak muda sebagai motor penggeraknya.
Host:
Pertanyaan terakhir, kepemimpinan seperti apa yang Anda terapkan agar ASN Kemkominfo memiliki sense of belonging yang lebih besar terhadap pekerjaannya?
Mira:
Persoalan leadership, seorang pimpinan harus bisa berada di depan, di samping, dan di belakang, tergantung pada situasinya. Untuk suatu hal yang baru dia harus di depan, karena dia memberikan arah dan membuka jalan.
Saat ini yang perlu selalu diingatkan ialah kita bekerja dengan misi yang besar. Apa yang kita lakukan hari ini bukanlah hal yang ringan karena kita memberikan dasar bagi pengembangan selanjutnya. (lry)
