Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo sedang menyiapkan government cloud atau Pusat Data Nasional (PDN) yang dapat dimanfaatkan sebagai database UMKM lintas kementerian / lembaga.
Pelaksana Tugas Direktur Ekonomi Digital, Ditjen Aptika, Kemkominfo, I Nyoman Adhiarna menyampaikan hal tersebut saat acara Galang UKM Indonesia (GUKMI) pada sesi Digitalisasi UKM Indonesia Kini dan Nanti, Selasa (04/08/2020).
“Ketersediaan database UMKM yang saling terhubung dan mutakhir hingga saat ini masih menjadi tantangan dalam perumusan kebijakan secara nasional. Oleh karenanya Kementerian Kominfo sedang membangun Pusat Data Nasional sebagai solusi mengatasi tantangan tersebut,” jelas Nyoman.
Pembangunan PDN tersebut merupakan upaya pemerintah mewujudkan satu data nasional sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik, termasuk terkait UMKM. Sekaligus mendukung terwujudnya program digitalisasi nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Lihat juga: Dukung Program Digitalisasi Nasional, Pemerintah Bangun Empat PDN
Menurut Nyoman sambil menunggu pembangunan PDN selesai, kementerian/lembaga perlu membahas bagaimana menyatukan data-data yang tersebar agar bisa saling terhubung dan digunakan bersama.
“Kita perlu duduk bersama dan sharing mengenai data yang dimiliki. Selanjutnya kita bisa tetapkan misalnya Application Programming Interface bersama untuk interoperabilitas,” sarannya.
Nyoman juga mengungkapkan pelaku UMKM sangat dinamis atau mudah melakukan buka-tutup usaha. “UMKM berganti usaha secara cepat, sehingga datanya harus selalu terhubung dan mutakhir. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan database berbasis teknologi digital seperti big data dan artificial intelligence (AI),” ucapnya.
Sementara itu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki dalam sambutannya juga menilai masalah database merupakan permasalahan yang belum dapat diatasi hingga saat ini.
“Instansi yang mengurusi UMKM di Indonesia ada 18 kementerian/lembaga, serta 43 lembaga daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Data tersebut masih belum saling terhubung, sehingga ada kendala dalam membuat kebijakan pemulihan nasional,” papar Teten.
Untuk itu Menteri Teten membutuhkan sebuah database UMKM di tingkat nasional yang saling terhubung. “Saya harap bantuannya dari Kementerian Kominfo,” katanya.
Lihat Juga: Direktorat Ekonomi Digital Peroleh ICSB Indonesia Presidential Award 2020
Menteri Teten juga menjelaskan pandemi Covid-19 selain memberikan dampak negatif bagi pelaku UMKM, tapi juga melahirkan banyak inisiatif dan inovasi. Salah satunya melalui digitalisasi. Program UMKM Online menjadi prioritas karena tren konsumen saat ini lebih banyak berbelanja secara daring.
Presiden Joko Widodo sendiri, kata Teten, mendukung penuh percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM agar bisa lolos dari pandemi Covid-19.
“Secara teori tidak bisa kita memulihkan ekonomi tanpa memulihkan UMKM, karena 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM,” pungkas Menteri Teten. (lry)
