Gerakan Menuju 100 Smart City

A. Penjelasan Program

Tuntutan kompleksitas di perkotaan seperti masalah pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kemacetan, kemiskinan, kriminalitas, bencana alam dan sebagainya harus dapat dicari pemecahannya dalam konsep kota/Kabupaten  Pintar. Kota/Kabupaten Pintar diharapkan menjadi jawaban dari beragam permasalahan tersebut. Konsep Kota Pintar harus dapat memberikan dukungan pelayanan dasar bagi masyarakat luas yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Visi pembangunan Kota/ Kabupaten Pintar adalah terciptanya kesatuan kota hijau yang berdaya saing dan berbasis teknologi didukung sinergi smart economy, smart people, smart government, smart mobility dan smart living.

 

B. Tujuan

Adapun Target atau tujuan pembangunan Kota/ Kabupaten Pintar (Smart City), antara lain:

  1. Sebuah kota/Kabupaten berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup
  2. Sebuah kota/Kabupate yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptomalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya.
  3. kota/Kabupaten pintar dapat menghubungkan infrastuktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur social, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan kota/ kabupaten.
  4. kota/Kabupaten pintar membuat kota lebih efisien dan layak huni
  5. Penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih pintar, saling berhubungan dan efisien.

 

C. Konsep

Smart city merupakan salah satu konsep pengembangan kota/Kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efeketif dan efisien. Dalam penerapan konsep smart city, terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah Smart Government. Konsep smart government menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu badan / instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Contohnya adalah realisasi E-KTP di Indonesia.

Konsep smart government ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep smart city, yaitu :

  1. Mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat
  2. Mengembangkan operasional agar lebih efisien
  3. Meningkatkan managemen organisasi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur
  4. Membuat system database yang dapat diakses secara umum
  5. Mengolah informasi data yang up-to-date (real time)
  6. Menggunakan teknologi yang mutakhir
  7. Adanya koordinasi antara stakeholders

Salah satu focus Pembangunan smart city 2017-2020, yakni: Penyediaan bantuan teknis disedikitnya Lima Puluh 25 kota/Kabupaten di Tahun 2018, hingga tercapainya seratus (100) Kota Pintar (Smart City) di tahun 2019. Adapun strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain:

  1. Mewujudkan sitem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota/Kabupaten yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota
  2. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan kota/Kabupaten yang visioner dan inovatif serta aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota/Kabupaten berkelanjutan.
  3. Menyerdahanakan proses perijinan dan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
  4. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota/Kabupaten
  5. Mengembangkan dan menyediakan basis data  informasi dan peta perkotaan yang terpadu  dan mudah diakses.
  6. Meningkatkan peran aktif swasta, organisasi masyarakat sipil, assosiasi profesi, dalam menyusun kebijakan, perencanaan, dan pembangunan kota berkelanjutan.

 

D. Penerima Manfaat dan Jadwal Bimtek

No. Nama Kota Jadwal Bimtek IV
1 Kab. Jember 15-16 Oktober
2 Kab. Jepara 16-17 Oktober
3 Kab. Magelang 23-24 Oktober
4 Kota Denpasar 22-23 Oktober
5 Kota Pontianak 25-26 Oktober
6 Kota pekanbaru 22-23 Oktober
7 Kota surakarta 22-23 Oktober
8 Kab. sukoharjo 24-25 Oktober
9 Kota Palembang 22-23 Oktober
10 Kab. Muara enim 23-24 Oktober
11 Kota Musi Banyuasin 24-25 Oktober
12 kab Bandung 23-24 Oktobe
13 Kab.Cimahi 6-7 November
14 Kab. Tuban 29-30 Oktober
15 Kab. Batang 22-23 Oktober
16 Kab Pati 22- 23 Oktober
17 Kab. Boyolali 22-23 Oktober
18 Kab. Kendal 1-2 November
19 Kab. Blora 24-25 Oktober
20 Kab. Blitar 30-31 Oktober
21 Kota Manado 24-25 Oktober
22 Kota Pekalongan 24-25 Oktober
23 Kota Sibolga 7-8 November
24 Kota banjarmasin 29-30 Oktober
25 Kota banjarbaru 1-2 November
26 Kota Padang 1-2 November
27 Kab.Solok 30-31 Oktober
28 Kab. bogor 30-31 Oktober
29 Kota Probolinggo 31 Oktober – 1 November
30 Kab. Luwu timur 6-7 November
31 Kota Yogjakarta 25-26 Oktober
32 Kab Lamongan 31  okt- 1 nov
33 Kab. Deli serdang 29-30 Oktober
34 Kab. Langkat 1 -2 November
35 Kab. Pemalang 6-7 November
36 Kota Surabaya 31 Oktober- 1 November
37 Kab. Indramayu 30-31 Oktober
38 Kota Medan 1-2 November
39 Kab. bantul 5-6 November
40 Kab. Pasuruan 7-8 November
41 Kab. Sumenep 5-6 November
42 Kab Cirebon 5-6 November
43 Kab. Morowali 8-9 November
44 Kota Padang panjang 5-6 November
45 Kota Mataram 24-25 Oktober
46 Kab. sumbawa 7-8 November
47 Kab. Kutai timur 7-8 November
48 Kab. Grobogan 7-8 November
49 Kab.kulonprogo 1-2 November
50 Kota binjai 8-9 November