Bandung, Ditjen Aptika – Provinsi Jawa Barat (Jabar) saat ini tengah menyusun masterplan dan roadmap dalam rangka mengimplementasi Smart Province. Penyusunan masterplan dan roadmap tersebut dilakukan dengan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan multisektor.
“Jawa Barat merupakan provinsi pendukung ibu kota, jadi sangat urgent untuk mengimplementasikan Smart Province sebagai percontohan provinsi lainnya di Indonesia. Kita juga memastikan inovasi-inovasi antardaerah tersebut dapat dikolaborasikan kedepannya,” ujar Tim Pelaksana Smart Province Dimensi Smart Governance Provinsi Jabar, Fajriyanto, ketika ditemui usai Bimbingan Teknis (Bimtek) Smart Province Tahap 4 yang digelar di Bandung, Minggu (24/09/2023).
Fajriyanto menjelaskan, meskipun saat ini masterplan masih disusun, namun Jabar sudah menjalankan berbagai program yang sejalan dengan semangat pembangunan provinsi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Contohnya dari salah satu dimensi, yakni smart governance, sudah terdapat beberapa program yang membantu dalam melakukan digitalisasi pada sektor penyelenggaraan pemerintah di Jabar.
“Sudah ada beberapa program yang dibuat di Jawa Barat terkait pelaksanaan Smart Province. Contohnya dari dimensi smart governance ada website JabarJawara dan Aplikasi Sapawarga. Ini merupakan program unggulan yang sudah berjalan dan akan terus berlanjut untuk diinovasikan lebih baik kedepannya,” terang Fajriyanto.
Sementara itu saat kegiatan berlangsung, Kepala Bidang E-Government Diskominfo Jabar, Mark Aditya menjelaskan manfaat dari enam dimensi Smart Province untuk mendukung Provinsi Jawa Barat menjadi lebih maju. Enam dimensi tersebut yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment.
Menurut Mark, keenam dimensi tersebut penting diturunkan menjadi berbagai inovasi untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kecepatan pemberian layanan kepada masyarakat Jawa Barat.
“Pertama, urgensinya adalah peningkatan akses masyarakat pada layanan publik dan peningkatan taraf hidup melalui smart economy. Kemudian terkait bagaimana daerah kita bisa meningkatkan penghasilannya melalui smart branding, termasuk dalam ranah pendidikan dan kesehatan. Tanpa adanya program Smart Province, masyarakat akan kesulitan mengakses layanan publik, di sinilah peran kita untuk menyediakan fasilitas tersebut,” ujar Mark.
Mark juga mengharapkan adanya koordinasi dan dukungan dari sektor pemerintahan lainnya, baik dari desa, kabupaten, maupun kota. Ia ingin terciptanya komitmen bersama untuk membangun Jawa Barat secara merata, adil, dan cepat untuk mengaplikasikan masterplan dan memulai quick win Smart Province yang akan dijalankan.
“Pada output bimtek kali ini juga ada penandatanganan komitmen karena penting bagi para stakeholder untuk bersepakat membangun Jawa Barat bersama dengan menyusun masterplan Smart Province,” ujarnya.
pada Bimbingan Teknis Smart Province Tahap 4 di Bandung, Selasa (24/10/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Chief Innovation Officer Citiasia Inc, Hari Kusdaryanto turut menjelaskan kesiapan penyelenggaraan program Smart Province di Jabar.
Ia menyebut bahwa program tersebut sudah dukung oleh Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan ISO 37122:2019 tentang Kota Berkelanjutan.
“Program ini sudah didukung dengan regulasi lengkap. Sudah ada PP, SNI, ISO, ada juga Peraturan Menteri, bahkan tidak hanya berstandar nasional, tapi juga internasional. Khususnya Provinsi Jawa Barat, saya yakin secara infrastruktur sudah memadahi jadi relatif lebih maju dan unggul,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek Smart Province Tahap 4 tersebut digelar selama dua hari pada Selasa hingga Rabu, 24-25 Oktober 2023. Acara dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD), Kelompok Kerja (Pokja) yang telah ditunjuk sesuai SK Gubernur, perwakilan pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan akademisi di Provinsi Jabar.
Bimtek tersebut menghasilkan output penyusunan dan penandatanganan masterplan oleh berbagai instansi sebagai bentuk komitmen kolaborasi, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, baik dalam lingkup desa, kota/kabupaten, maupun provinsi secara merata. (ran)
