Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas tindak lanjut Digital Collaboration Organization (DCO) dan kerja sama ekonomi digital bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan pembahasan dilakukan untuk merealisasikan kerja sama lebih konkret.
“Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital economy yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar menjadi lebih konkret,” ujarnya setelah menerima audiensi Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021).
Menkominfo menyatakan Kerajaan Arab Saudi memahami kemajuan dan perkembangan ekonomi digital Indonesia dan ASEAN. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari DCO, organisasi baru yang didirikan untuk meningkatkan kerja sama bidang digital antarnegara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
“Usulan ini sudah lama disampaikan oleh Kerajaan Saudi dan sudah ada 6 negara yang menjadi anggotanya dan sekretariat jenderalnya berada di Riyadh dan sudah mencakup sekitar 400 juta penduduk,” jelasnya.
Kerajaan Saudi dan negara-negara pendiri, lanjut Johnny, mengharapkan agar Indonesia juga mengambil bagian sebagai bagian dari pendiri organisasi tersebut. “Menyadari bahwa di Indonesia ada lebih dari 270 juta penduduk, sehingga kalau Indonesia ikut di dalamnya maka pasar digital ekonominya hampir 700 Juta,” paparnya.
Johnny mengungkapkan, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G-20 di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.
Lihat juga: Presidensi Indonesia di G20 Fokus Tingkatkan Keterampilan Digital
“Duta Besar Arab Saudi datang berkunjung bertemu Saya dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 yang lalu dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada bulan Februari tahun 2020, yaitu yang berkaitan dengan kerjasama bilateral dan susunan-susunan kerjasama multilateral di bidang teknologi informasi, itu yang tadi yang dibicarakan,” ungkapnya.
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Indonesia
Pada pertemuan itu, Menkominfo menyampaikan bahwa fokus Indonesia saat ini tertuju pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kominfo juga, kata dia, pernah mengirim surat kepada Menteri Telekomunikasi Kerajaan Arab Saudi pada November tahun lalu.
“Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force (DETF) yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti, Kerajaan Saudi sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri DCO tersebut,” jelasnya.
Menanggapi permintaan itu, Menkominfo menjelaskan selama ini kerja sama bidang ekonomi digital telah dimulai ketika Kerajan Arab Saudi menjadi penyelenggara G20. Bahkan menurutnya, selama Indonesia mengemban tugas sebagai presidensi dari G-20 di tahun depan, khususnya Digital Economy Task Force, kerja sama itu akan ditingkatkan.
Johnny juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak menolak usulan dari Kerajaan Saudi, tapi prioritasnya akan ada waktunya sehingga usulan dan harapan Kerajaan Arab Saudi agar di tingkat teknis tetap terjalin komunikasi.
“Saya menyambut baik, tetapi ini harus berkomunikasi dan membicarakan internal Indonesia, secara khusus dengan Kementerian Luar Negeri akan posisi-posisi dan kebutuhan kerjasama kerjasama multilateral di tingkat internasional,” jelasnya.
Sejak awal, lanjut Johnny, Pemerintah Indonesia menilai kerja sama yang terjalin sangat baik untuk pembangunan ekonomi dan perluasan digital economy. Namun, sekali lagi, Menteri Johnny menyatakan kewenangan penetapan kerja sama multilateral di tingkat internasional di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.
“Leading sector-nya berada pada Kementerian Luar Negeri. Pertimbangan Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia, saat ini adalah fokus untuk menyesuaikan masalah terkait pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.
Menteri Johnny juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang.
Lihat juga: Digital Economy Summit 2020
“Sejauh ini Kementerian Kominfo tentu siap membangun persiapan kerja sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga-lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20,” tuturnya.
Menkominfo menyatakan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung di tengah pandemi juga akan menyesuaikan dengan mekanisme yang diatur bersama dan tentu saja mengedepankan protokol kesehatan.
“Secara khusus kali ini barangkali sama seperti yang terjadi pada saat G20 di Saudi Arabia, yaitu kita melaksanakan summit saat pandemi Covid-19. Jadi, ada banyak yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatannya,” pungkas Menteri Johnny. (hm.ys)
