Jakarta, Ditjen Aptika – Isu seputar optimasi TIK untuk penanganan pandemi pada pertemuan virtual 1st ASEAN Digital Minister’s Meeting yang berlangsung pada Kamis (21/1) mendominasi pemberitaan 24 jam terakhir. Isu tersebut berkembang dikarenakan Menkominfo membahas isu tersebut pada Pertemuan yang dihadiri para Menteri bidang digital anggota ASEAN tersebut.
Media menyorot pernyataan Menkominfo yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal untuk penanganan pandemi di Indonesia, dengan secara konsisten menerapkan solusi berbasis digital sejak awal pandemi.
“Solusi tersebut diantaranya melalui platform PeduliLindungi untuk melakukan tracking, tracing, dan fencing, serta mendukung pengembangan platform informasi satu atap Bersatu Lawan COVID-19. Sementara untuk proses vaksinasi COVID-19, pemerintah memanfaatkan Satu Data Vaksin COVID-19 yang komprehensif sebagai platform terintgrasi untuk menangani pengelolaan vaksinasi,” kata Menkominfo seperti dikutip Antaranews.com, (21/01/2021).
Selain untuk mendukung pemulihan sektor kesehatan dan program vaksinasi nasional, TIK juga digunakan sebagai sarana pemulihan ekonomi nasional. Menurut Menkominfo pemulihan ekonomi difokuskan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan usaha rintisan berbasis teknologi digital.
Hoaks Terkait Vaksin Covid-19
Isu terkait hoaks Vaksin Covid-19 juga masih menghiasi pemberitaan selama 24 jam terakhir. Tercatat ada beberapa pemberitaan yang menampilkan beberapa hoaks diantaranya, Kepala Satuan Distrik Militer 0817/Gresik, Mayor Inf Sugeng Riyadi, meninggal dunia setelah disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac.
Ada juga kabar ajakan minum air kelapa usai divaksinasi COVID-19. Hal ini dimaksudkan untuk menetralisir vaksin yang dianggap ‘racun’ oleh sebagian besar kalangan yang menolak vaksinasi.
“Hal tersebut tidak benar, karena vaksin ini bukan racun. Vaksin ini dari virus yang sudah dimatikan yang dapat merangsang pembentukan antibodi setelah disuntikkan,” kata Juru bicara program vaksinasi COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lucia Rizka Andalusia, saat dihubungi detikcom, Kamis (21/1/2021).
Sementara itu Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani geram dengan banyaknya informasi hoax mengenai vaksin Covid-19. Dia meminta penegak hukum khususnya polisi menangkap penyebar hoax karena meresahkan warga.
“Hoax seperti ini mengganggu dan bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kami menyayangkan masih ada saja orang-orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong di tengah upaya keras yang dijalankan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi Covid,” ujar Christina di Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. (lry)
