Jakarta, Ditjen Aptika – Ekonomi digital dinilai menjadi penopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, sektor informasi dan komunikasi (infokom) mencatat pertumbuhan tertinggi pada kuartal II 2020.
“Pertumbuhan sektor infokom 10,88% pada kuartal II 2020 disinyalir karena selama pandemi Covid-19 masyarakat menggantungkan kehidupannya pada ekonomi digital. Bahkan bisnis daring Fast Moving Consumer Goods (FMCG) diprediksi akan meningkat 400% selama tahun 2020,” ujar Koordinator Pemberdayaan Kapasitas TIK Kemkominfo, Aris Kurniawan saat Webinar Menjaga Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19, Sabtu (05/09/2020).
Pandemi Covid-19 telah memberikan efek domino multisektoral (kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan). Namun aktivitas ekonomi harus terus berjalan dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan.
“Pekerjaan rumahnya ialah bagaimana melakukan dua hal tersebut secara seimbang? Ekonomi digital menjadi salah satu jawabannya,” ungkap Aris.
Lihat juga: Transformasi Digital jadi Solusi Tingkatkan Kembali Perekonomian
Aris yang juga selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Madya itu menjelaskan lebih lanjut mengapa ekonomi digital bisa menjadi jawaban perekonomian di tengah pandemi ini.
“Ekonomi digital telah membuat berbagai aktivitas menjadi jauh lebih efisien, ramah inovasi, dan bisnis modelnya bisa beraneka ragam,” katanya.
Ekonomi digital juga punya ruang berkembang dan menciptakan level playing fields yang sama untuk semua orang. Selain itu, ekonomi digital ikut mendorong inklusi sehingga seseorang bisa mendapatkan layanan tanpa harus bertatap muka.
Di masa pandemi ini, Aris menyarankan para produsen cerdas membaca situasi dalam menjalankan bisnisnya. “Saat ini konsumen cenderung mencari barang yang menjadi kebutuhan pokok dengan harga paling murah. Produsen harus bisa beradaptasi mengikuti kebutuhan konsumen,” sarannya.
Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia
Indonesia memiliki visi pada tahun 2025 menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital mencapai 130 Miliar USD. Namun untuk mencapai hal tersebut ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti:
- Penetrasi internet Indonesia 64%, masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura 88%, Malaysia 83%, Thailand 75%, dan Vietnam 70%;
- Rata-rata kecepatan internet mobile Indonesia 13, 83 mbps, masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia 23,8 Mbps, Thailand 25,9 Mbps, Vietnam 30,39 Mbps, dan Singapura 57,16 Mbps;
- Belum semua wilayah di Indonesia memiliki kualitas internet yang memadai;
- Lemahnya cyber security dan keamanan data diri konsumen;
- Kurangnya talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
- Baru 9,4 juta UMKM yang sudah go digital dari total 60 juta UMKM.
“Menghadapi masalah-masalah tersebut Indonesia tentu melakukan berbagai hal. Mengenai masalah infrastruktur Kementerian Kominfo hingga 2022 memiliki target untuk menyediakan akses internet yang memadai di seluruh desa yang ada di Indonesia,” turur Aris.
Sedangkan terkait dengan keamanan digital, Indonesia sedang menyiapkan UU Pelindungan Data Pribadi yang saat ini sedang berproses dengan Komisi I DPR RI. “Mudah-mudahan UU PDP akan selesai tahun ini,” jelasnya.
Lihat juga: Telah Bentuk Panja, Komisi I DPR dan Pemerintah Segera Bahas RUU PDP
Kementerian Kominfo juga mengadakan sejumlah program seperti Digital Talent Scholarship (DTS) yang memiliki berbagai pelatihan untuk membentuk talenta digital. Selain itu ada program Gerakan Nasional Literasi Digital dan program 1.000 Startup Digital.
“Kementerian Kominfo juga membantu para UMKM Inddonesia untuk dapat go digital dengan membantu memberikan pendampingan bekerja sama dengan para marketplace,” tandas Aris.
Dengan menguatkan ekonomi digital Indonesia, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun hingga -5,32% pada kuartal II 2020 dapat kembali meningkat. “Krisis tidak hanya menyebabkan dampak negatif, mari menumbuhkan kembali semangat gotong royong untuk menemukan jalan keluar dari krisis ini,” pungkas Aris.
Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama NTB ini juga dihadiri oleh Rektor UNU NTB Baiq Mullanah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Faturrahman, serta Ketua Umum Relawan TIK Fajar Eri Dianto. (lry)
