Malang, Ditjen Aptika – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menekankan pentingnya literasi digital bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jatim. Harapannya, empat pilar literasi digital bisa menjadi pegangan bagi ASN untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan publik.
“Pemprov Jatim sangat concern terhadap literasi digital untuk ASN. Empat pilar literasi digital ini kiranya harus dipelajari oleh para ASN guna meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan publik,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jatim, Ramlianto, saat kegiatan Literasi Digital Pemerintahan kepada ASN Wilayah Malang Raya di Kota Batu, Malang, Senin (04/09/2023).
Ramli menambahkan, literasi digital juga diharapkan bisa mengatasi adanya digital gap yang ada di ASN. Kondisi ini terlihat sejak dunia kerja mengalami perubahan pasca pandemi Covid-19.
Ia menyebut, tidak semua ASN mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam budaya kerja saat ini.
“Pada saat pandemi, digital gap di ASN sangat tinggi. Bagi digital native, adaptasi teknologi untuk pekerjaan tidak begitu sulit, tapi generasi sebelumnya mengalami kesulitan. Kami berharap hal itu dapat diatasi dengan adanya literasi digital,” tambah Ramli.
Menurutnya, kecapakan digital ini penting untuk meningkatkan produktivitas kerja serta pelayanan publik.
Ramli menjelaskan, saat ini BPSDM Jatim terus melakukan aktivitas dan program yang diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi digital tersebut menjadi semakin maksimal.
“Terdapat program yang bernama ASN Belajar, dimana salah satunya berfokus pada pemanfaatkan teknologi digital. Hal tersebut merupakan upaya BPSDM dalam menjawab arahan Gubernur Jawa Timur,” terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo (Kadiskominfo) Pemprov Jatim, Sherlita Ratna Dewi turut menyatakan pentingnya empat pilar literasi digital bagi ASN. Terlebih lagi jika hal itu dikaitkan dengan indeks literasi digital Jatim yang masih di kategori sedang.
“Indeks Literasi Digital Jawa Timur ada di angka 3.58. Masuk kategori sedang dan sedikit di atas skala Indeks Nasional,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, hal tersebut perlu disikapi salah satunya dengan melakukan transformasi digital di bidang pelayanan publik melalui ASN.
Sherlita mengatakan bahwa Diskominfo Pemprov Jatim turut berperan aktif meningkatkan SDM yang cakap digital melalui program-program. “Kami kerap mengadakan workshop terkait literasi digital untuk membuat masyarakat melek digital,” ujarnya.
Ia menyebut, Diskominfo Pemprov Jatim juga turut menginisiasi pembentukan Komite Literasi Digital di lingkungan Pemprov Jatim yang sudah dilantik di 11 kabupaten/kota di Jatim dan akan berlanjut menjadi 20 kabupaten/kota di tahun 2023.
ASN Juga Dituntut Netral Jelang Pemilu
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto juga tidak lupa menegaskan pentingnya sikap netral yang harus dimiliki para ASN jelang pemilu tahun 2024.
Para ASN dilarang untuk melakukan kampanye di ruang digital. “ASN sebagai aparatur pemerintah harus netral dalam pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024. Hal ini dapat diwujudkan dengan kita tidak melakukan kampanye di ruang digital,” tegas Boni.
Boni menyebut, Kemkominfo telah bekerja sama dengan KemenPANRB dan Bawaslu serta instansi lain untuk memantau ASN di ruang digital menjelang tahun pemilu.
Lihat juga: Dansatsiber TNI: Tidak Boleh Ada Lagi Prajurit yang Tidak Melek Digital
Ia mengatakan, ASN akan mendapatkan peringatan hingga hukuman berat jika melanggar. “Kami dari Kominfo akan mendeteksi siapa saja yang melakukan kampanye terselubung di ruang digital, karena akan ada hukumannya, yaitu ada peringatan ringan hingga hukuman berat,” terang Boni.
Boni berharap, selain meningkatkan kecapakan digital untuk meningkatkan pelayanan publik, ASN dapat turut menjaga suasana damai di ruang digital jelang pemilu.
“Kami mengharapkan seluruh aparatur pemerintah menjaga netrralitas dan menciptakan Pemilu Damai 2024,” pungkas Boni.
Acara Literasi Digital kepada ASN di Malang Raya tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Literasi Digital sektor pemerintahan yang menyasar ASN, termasuk Anggota TNI dan POLRI. Kegiatan itu berlangsung selama 4 hari dengan dibagi menjadi 2 batch. (hdy)
