Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo duduk bersama dengan pelaku startup membahas fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah perusahaan startup. Situasi global yang sedang terjadi seperti ketegangan geopolitik antara Rusia dengan Ukraina dan Pandemi Covid-19, berdampak pada dunia usaha di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Kementerian Kominfo pun menggelar Forum Ekonomi Digital Kominfo V yang mengangkat tema “Musim Dingin Startup Digital: Dampak dan Tantangan Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia”.
Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan pelaku startup digital agar memperhatikan tiga hal dalam menghadapi potensi resesi ekonomi yang akan datang. Yaitu, keberpihakan pada produk dalam negeri (UMKM), efisiensi tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja, dan mengedepankan model usaha yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar.
“Presiden mengingatkan kita untuk membeli dan berpihak pada produk dalam negeri. Artinya, UMKM dan produk dalam negeri harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, saya minta komitmennya supaya distribusi yang dilakukan di dalam platform masing-masing adalah produk kita, produk dalam negeri,” kata Menkominfo saat membuka Forum Ekonomi Digital Kominfo V di Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Menteri Johnny mengingatkan bahwa sektor UMKM menjadi tulang punggung dan telah terbukti mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Menurutnya setiap negara saat ini sedang mengutamakan produk buatan dalam negeri.
Ia juga meminta para startup, secara sengaja atau tidak, justru memanfaatkan platform digital sebagai media pemasaran produk UMKM bangsa lain. Secara tegas Menkominfo meminta e-commerce di Indonesia agar memastikan produk dalam negeri benar-benar dibuat di sini.
“Jangan sampai misalnya kosmetik yang sebetulnya diproduksi di luar negeri, tetapi labelnya dalam negeri. Jangan bermain-main dengan itu, ini saya minta betul untuk diperhatikan,” ucap Menkominfo.
Terkait dengan gelombang PHK massal yang terjadi pada sejumlah startup belakangan ini, Menkominfo mengatakan tren PHK di industri digital bisa terus meningkat. Oleh kerena itu para pelaku industri startup diminta untuk mencari solusi. Efisiensi berbeda dengan layoff atau pemutusan hubungan kerja.
“Fokus dan cermat mencari jalan pada internal masing-masing untuk efisiensi. Jangan sampai terlalu mudah melakukan layoff. PHK bisa menyelesaikan satu masalah, tapi sekaligus membuat masalah baru,” katanya.
Lihat juga: Resiliensi UMKM Go Online jadi Model Transformasi Digital untuk G20
Lebih lanjut Menteri Johnny berharap agar perusahaan teknologi dapat memecahkan persoalan ini. Efisiensi tak perlu harus merelakan karyawan dengan cara PHK.
“Kita sekarang coba secara fokus dan cermat cari jalan di dalam internal perusahaan untuk melakukan efisiensi. Tolong dicari betul-betul jangan sampai terlalu mudah melakukan layoff. Ini sama saja menyelesaikan satu persoalan, tetapi membuat persoalan baru yang lebih besar,” katanya menambahkan.
Seperti diberitakan media akhir-akhir ini, sejumlah perusahaan teknologi melakukan PHK di tengah kabar potensi resesi global di tahun 2023. Sepanjang tahun 2022 ini beberapa startup melakukan perampingan pegawai, misalnya GoTo, RuangGuru, dan yang terbaru Ajaib.
Dalam kesempatan itu Menteri Johnny menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk perusahaan-perusahaan startup. Dengan kolaborasi multipihak perusahaan startup dapat menjaga agar tetap bertahan.
“Selanjutnya para pelaku bisnis startup agar memanfaatkan sumber pembiayaan yang ada dengan baik. Kalau tidak digunakan secara baik maka akan terjadi capital outflow atau flight capital,” tukas Menteri Johnny.
Solusi Kominfo Tampung Talenta Digital
Sementara itu Dirjen Aptika Kominfo, Semuel A. Pangerapan menyampaikan Kemkominfo akan mengumpulkan talenta digital yang terdampak efisiensi startup ke dalam sebuah talent pool. Tujuannya untuk membantu para pekerja di industri digital yang terkena layoff agar bisa diserap oleh pemerintah atau industri lain.
“Kominfo berencana membuat basis data para talenta digital yang terdampak efisiensi startup kemudian menginformasikan ke perusahaan atau lembaga lain yang sedang melakukan transformasi digital untuk diserap di industri-industri lain mungkin juga diserap oleh pemerintah,” katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kemkominfo menyimpulkan ada berbagai penyebab startup digital melakukan PHK. Terjadinya gelombang PHK di industri startup tidak seluruhnya akibat krisis global.
“Contohnya terdapat startup besar yang baru-baru ini melakukan merger seperti GoTo sehingga mereka melakukan PHK karyawan. Startup lainnya, seperti RuangGuru melakukan PHK karena ada perubahan aktivitas dari semula banyak yang bekerja secara daring menjadi luring,” ungkap Dirjen Semuel.
Sedangkan Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (IdEA), Bima Laga menambahkan secara garis besar dari kacamata industri, PHK massal perusahaan rintisan bukan karena penurunan bisnis melainkan rasionalisasi.
“Hasil studi Google Temasek memproyeksikan startup di Indonesia masih akan tumbuh dan berkembang pada tahun depan,” jelasnya.
Lihat juga: HUB.ID Accelerator 2022, Dorong Startup Tumbuh dengan Bisnis Lebih Kuat
Adapun Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyebut efisiensi sebagai hal biasa yang dilakukan manajemen untuk mengurangi beban perusahaan. Namun tidak mesti melakukan layoff, bisa juga dengan mengurangi biaya marketing dan research and development, mengurangi gaji direksi, atau para pendiri tidak menerima kompensasi.
“Langkah layoff dinilai paling murah dan mudah bagi bisnis karena dapat mencari alternatif baru yang lebih murah. Seharusnya bisa dihindari,” tutur Tauhid.
Turut hadir dalam forum diskusi tersebut Direktur Ekonomi Digital Kominfo, I Nyoman Adhiarna; Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto; Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura dan Start-Up Indonesia (Amvesindo), Markus L. Rahardja; Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad; dan Staf Pengajar FEB UI, Ibrahim Kholilul Rohman; serta para founder dan CEO platform digital. (lg)
