Jakarta, Ditjen Aptika – Program digitalisasi daerah melalui Satgas P2DD telah mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,41 persen. Kementerian Kominfo pun ikut mendukung target 65 persen Pemda melek digital pada 2023 dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN).
“Dalam digitalisasi daerah kita bisa melihat kenaikan PAD, berkat keberhasilan elektronifikasi dan digitalisasi transaksi, hingga 11,41 persen per tahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat membuka Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Airlangga pun melihat kehadiran Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) memiliki pengaruh yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2022. Mereka ikut mewujudkan Pemda yang melek digital serta membawa pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun menurut Airlangga percepatan digital bukan hanya tugas P2DD semata. Semua pihak harus ambil bagian dan berkolaborasi. Apalagi di tahun 2023 mendatang, P2DD telah menargetkan 65 persen Pemda masuk dalam kategori melek digital.
“Dengan ini saya tentu berharap dukungan gubernur, bupati, walikota dan Tim P2DD untuk mewujudkan mimpi itu,” ujarnya.
Optimisme tersebut didasari mandat pertemuan G20 yang menjadikan transformasi ekonomi berbasis digital sebagai isu penting. Ekonomi Indonesia, kata Airlangga, pernah diramal bertumbuh menjadi 250 miliar dolar AS pada 2025. Namun hal itu berubah kala transformasi digital pegang kendali.
“Indonesia kini telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Di tahun ini saja, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi 220 miliar dolar AS, tanpa harus menunggu tahun 2025,” ungkapnya.
Lihat juga: Akselerasi Transformasi Digital Pacu Pertumbuhan Ekonomi Digital
Menko Airlangga juga menyatakan peran penting transformasi digital dalam mendorong tumbuh kembang ekonomi Indonesia di masa datang. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus berada di balik upaya tersebut.
“Apalagi Indonesia baru mendapatkan mandat sebagai Ketua ASEAN 2023. Targetnya adalah untuk menciptakan Digital Economy Framework Agreement yang mendorong Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) digunakan di lima negara ASEAN,” terangnya.
Kelima negara itu meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Artinya, lanjut Airlangga, kebutuhan akan dolar AS menjadi turun dan cadangan devisa Indonesia semakin kuat.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pusat Data Nasional
Menteri Kominfo, Johnny G. Plate ikut menyatakan era transformasi digital harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Transformasi digital dinilai memiliki signifikansi yang besar bagi perekonomian Indonesia.
Menkominfo juga ikut mengandalkan Satgas P2DD yang dibentuk pada 4 Maret 2021 itu. Satgas P2DD akan mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) di daerah.
Namun semua itu akan berjalan dengan baik bila pemerintah mampu menyediakan infrastruktur digital yang memadai. “Tersedianya infrastruktur digital yang memadai secara nasional sangat diperlukan dalam pelaksanaan program P2DD ke depan,” ungkap Johnny.
Infrastruktur penting bagi pemerintahan adalah terselenggaranya PDN. Kehadiran PDN digadang-gadang akan mendukung kinerja P2DD untuk mewujudkan transformasi digital. Kemkominfo ingin pengelolaan data tak lagi terpencar-pencar di daerah, melainkan terintegrasi di pemerintah pusat.
Lihat juga: Direktur LAIP: PDN Membangun Kesetaraan Fasilitas dan Keamanan Informasi
Disampaikan Menkominfo, saat ini PDN sedang tahap pembangunan fisik, tetapi Pemda sudah dapat memanfaatkan PDN Sementara. Dengan demikian, Pemda tak perlu lagi menyiapkan anggaran untuk pusat data serta berdampak pada efisiensi anggaran.
“Kami telah groundbreaking pembangunan PDN permanen, government cloud dengan kapasitas yang sangat besar tier 4, standar global yang paling tinggi. Mudah mudahan sebelum akhir periode pemerintahan ini bisa kita gunakan,” tukas Johnny.
Menkominfo berharap kehadiran PDN dapat ikut mendorong percepatan transformasi digital. Keduanya dapat menjadi tumpuan Satgas P2DD dalam mengajak pemerintah daerah untuk melek digital.
“Apalagi kini jumlah Pemda yang berpartisasi dalam sistem informasi P2DD mencapai 542. Jumlah itu akan terus bertambah seiring rencana P2DD memperluas transformasi digital Pemda pada 2023,” pungkas Johnny. (sae)
