Bogor, Ditjen Aptika – Peran penting Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam peraturan perundang-undangan. ASN harus mampu berperan sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan untuk masyarakat yang berpegang teguh pada ideologi Pancasila.
“Salah satu segmen di dalam baiknya sistem pemerintahan kita yang berdampak pada output kebijakan dan baiknya kesejahteraan masyarakat adalah aparatur sipil negara,” kata Direktur Pembudayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Irene Camelyn Sinaga pada Senin (24/10/2022), di Hotel Harris Sentul, Bogor, Jawa Barat dalam wawancara langsung saat acara Training of Trainer Literasi Digital Sektor Pemerintahan.
Menurut Direktur Irene, seorang ASN harus menggali lagi makna dan esensi dari ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Ia menilai literasi aparatur sipil negara saat ini masih sangat kurang.
“Kita memiliki filsafat dasar negara. Kita memiliki nilai esensi bagaimana negara ini berdiri. Saat ini kita rasakan sepertinya tercerabut dari akar. Aparatur sipil negara itu mungkin kalo boleh saya bilang, jarang sekali yang paham dengan akarnya,” ungkap Irene.
Lebih lanjut, Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia.Sehingga menurutnya, setiap langkah kerja ASN harus merujuk pada undang-undang dasar Pancasila dengan disertai memperbanyak pemahaman literasi tentang tokoh-tokoh para pendiri bangsa.
“Aparatur sipil negara hanya menjalankan tugas dan fungsinya, dia tidak mau menggali. Literasi ASN kita sangat minim untuk menggali apa sih keinginan sebenarnya republik ini didirikan. Karena kalau kita tidak tahu maka kita akan maju dan bekerja tidak sesuai dengan harapan awal,” terangnya.
Lihat juga: Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Penguatan Pancasila di Era Digital
Irene mengapresiasi langkah Kementerian Kominfo dalam menggelar sosialisasi dan pelatihan literasi digital. Hal itu membuat pembaharuan pola pikir dalam teori ilmu pengetahuan di era transformasi digital ini.
“Saya setuju sekali ketika literasi digital ini menjadi fokus Kementerian Kominfo. Karena apa? Paradigma berubah. Masyarakat kita bukan hanya sebagai citizen tapi juga netizen. Sebenarnya budaya citizen dan netizen tidak boleh berbeda,” tuturnya.
Menurut Direktur Pembudayaan BPIP lagi, sebagai bangsa di dalam bumi yang sama dan maka keseluruhan ruang Indonesia harus memiliki azas yang sama. Ia berharap ASN yang bertugas mengoperasionalkan dari pusat sampai daerah harus paham dan memahami tujuan dari negara Republik Indonesia ini didirikan.
“Kita tidak hanya berpangku pada aturan kementerian dan lembaga saja (maaf). Tapi pernah tidak kita berpikir bahwa dasar dari segala sumber hukum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah ASN sudah memahaminya secara komprehensif,” tandasnya.
Lebih lanjut, ungkap Irene, pemerintah kerap menggaungkan ASN harus mengetahui kondisi geopolitik dan memahami geografis, karena selama ini wawasan kebangsaan Indonesia itu hanya ada dalam buku teks. Peran teknologi digital sangat membantu mewujudkan persatuan nasional di bumi Indonesia. Dengan bantuan teknologi, maka kita dapat melihat wujud geografis Indonesia.
“Persatuan nasional kalau tidak dilengkapi dengan TIK dan digital itu tidak akan terjadi. Karena bersatunya Indonesia yang disambungkan dengan sungai, laut dan sebagainya tidak akan bisa kalau bukan dengan teknologi. Saya tidak pernah ke Papua, tapi yang mem-Papua-kan saya ya digital,” katanya.
Irene juga berharap pada generasi muda untuk membaca buku-buku pendiri bangsa sebagai cara menambah wawasan dan memperkaya sudut pandang yang dapat dibagikan melalui media sosial. Menurutmya, dengan mengetahui kisah para pendiri bangsa dalam berjuang, maka kita akan mengetahui arah dan tujuan republik ini didirikan.
“Kalau kita tidak membacanya, dari 280 juta rakyat Indonesia yang dulu pada masa kemerdekaan hanya 80 juta, akan tidak mengetahui arahnya. Generasi selanjutnya yang menentukan Indonesia ini seperti apa. Soekarno dan Hatta itu sesuatu hal karunia Tuhan yang dahsyat untuk Indonesia,” tandas Irene Camelyn Sinaga.
Menurutnya, pemerataan teknologi di setiap kota dan desa di Indonesia masih berbeda-beda. Di samping itu, populasi penduduk yang begitu cepat tidak sebanding dengan penempatan teknologi dan otak manusia Indonesia.
Sehingga baginya, kegiatan literasi digital sangat membantu dalam memberikan wawasan untuk mewujudkan tujuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Lihat juga: Literasi Digital Pemerintahan Dorong ASN BerAKHLAK yang Kompeten dan Adaptif
Seperti diketahui, kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan yang digelar Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemkominfo ditujukan bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Widyaiswara PPSDM Regional Kementerian Dalam Negeri.
Training of Trainer (ToT) tersebut digelar selama tiga hari, 24 – 26 Oktober 2022 di Hotel Harris, Sentul, Jawa Barat. Tujuannya agar para JFT Widyaswara dapat menjadi trainer untuk membantu Kementerian Kominfo meliterasi digital kepada ASN di sektornya masing-masing.
Mengutip dari situs Badan Kependudukan Negara (BKN), jumlah PNS aktif di Indonesia mencapai angka 3.995.634 per 31 Desember 2021 dengan komposisi 67% merupakan sarjana, 15% diploma, dan 18% SD-SMA dengan persebaran terbanyak berada di pemerintah daerah yakni 3.058.775 (76,6%) sedangkan pemerintah pusat berjumlah 36.859 orang (23,4%) pada 2021. (ea)
