Makassar, Ditjen Aptika – Kegiatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejalan dengan core value ASN, yakni BerAKHLAK. ASN dituntut mampu memahami dan merespon cepat digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik.
“Core value ASN BerAKHLAK, khususnya kompeten dan adaptif, bermakna ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk itu, memahami proses digilitasasi menjadi penting dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” kata Asisten 3 Pemprov Sulawesi Selatan, Tautoto Tanaranggina saat membuka kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Makassar, Selasa (6/9/2022).
Melalui kegiatan tersebut, lanjut Tautoto, Pemprov Sulawesi Selatan berharap terjadi peningkatan kompetensi ASN untuk mengenal dan mengadposi teknologi digital. Apalagi, perkembangan era digital yang serba cepat menuntut ASN memahami teknologi digital terlebih dulu dari masyarakat.
“Jangan sampai masih ada ASN gaptek atau gagap teknologi dalam pelayanan publik yang saat ini serba digital. ASN harus memahami dan masuk dalam era digitalisasi, karena digital tidak bisa lepas dari tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara,” tambahnya lagi.
Sementara itu Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyampaikan Sulawesi Selatan menjadi seri ke-5 literasi digital sektor pemerintahan setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Kegiatan dilakukan secara daring maupun luring.
“Kami menargetkan 24 ribu peserta ASN dalam 8 batch, setiap batch diikuti oleh 3 ribu peserta. Dengan kerja sama seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, semoga target itu dapat tercapai bahkan terlampaui,” tuturnya.
Dalam pelatihan nanti, lanjut Bonifasius yang akrab dipanggil Boni, ASN akan diberikan materi empat pilar literasi digital. “Yakni dua pilar teknikal berupa kemampuan dan keamanan digital, serta dua pilar non teknis berupa budaya dan etika digital,” katanya.
Lihat juga: Empat Pilar Literasi untuk Dukung Transformasi Digital
Selain itu, menyoroti maraknya konten-konten negatif di tengah masyarakat, Direktur Boni mengingatkan perlunya ASN memahami netiket ketika berinteraksi di dunia virtual atau maya. Pada dasarnya, dunia digital sama dan identik dengan dunia nyata.
“Seringkali di dunia digital kita menjadi individu yang berbeda, padahal sejatinya sama. Hukuman di dunia digital akan sama dengan dunia nyata,” ujarnya mengingatkan.
Tak lupa Direktur Pemberdayaan Informatika juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk memperbanyak konten-konten kreatif yang mendidik dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal itu sejalan pula dengan peningkatan kompetensi ASN di era digital.
“Mari kita banjiri ruang-ruang digital dengan konten-konten yang positif dan bermanfaat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ASN Sulawesi Selatan yang makin cakap digital,” tutup Direktur Boni.
Sedangkan Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pemerintahan, Niki Maradona menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan hingga 6 September 2022. Secara keseluruhan, untuk tahun 2022 ditargetkan rangkaian kegiatan literasi akan diikuti oleh 250 ribu ASN.
“Per hari ini tercatat 219 ribu pendaftar dan 146 ribu penerima sertifikat. Kami optimis target tahun ini tercapai, apalagi melihat antusiasme ASN dari Sulawesi Selatan yang ikut di kegiatan saat ini,” ungkapnya.
Fungsi ASN sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa
Dalam sesi paparan Budaya Digital Sektor Pemerintahan, Kepala Lab Psikologi Binus University Bekasi, Istiani menguraikan salah satu fungsi ASN sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Ia mengambil contoh keberadaan media sosial yang memiliki dualisme dampak positif maupun negatif.
“Seperti disinggung oleh bapak presiden, dampak negatif media sosial sungguh luar biasa. Kalau tidak waspada, maka kita bisa hilang baik sebagai individu ataupun negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut Istiani menjelaskan, tantangan bangsa Indonesia di ruang digital khususnya media sosial yang dipenuhi oleh amarah dan caci maki. Menurutnya, bangsa ini lebih mudah melahirkan konten-konten negatif yang viralnya lebih cepat.
“Bila budayanya semacam itu, tentu akan membelah bangsa dan negara. Sehingga di level individu ASN perlu memiliki kemampuan dalam menyampaikan pendapat, supaya pesannya sampai dan bukan menimbulkan kemarahan,” tuturnya.
Lihat juga: Ingatkan Penyebaran Konten Hoaks dan Negatif, ASN Perlu Tingkatkan Literasi Digital
Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Istiani juga mengajak segenap ASN untuk senantiasa membangun wawasan kebangsaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai praktisi psikologi, Istiani pun menguraikan cara-cara yang bisa dilakukan ASN dalam membangun budaya digital, yaitu:
- menghargai,
- mewujudkan cinta tanah air,
- menyebarkan konten konstruktif/positif,
- bersikap santun dan bermartabat,
- menciptakan ruang diskusi yang sehat,
- memperkuat harmoni dan kebersamaan, dan
- mempromosikan gaya hidup yang berkualitas.
Mengakhiri paparannya, Istiani menekankan pentingnya budaya digital untuk membantu organisasi tetap relevan, adaptif terhadap perubahan, dan efektif dalam penggunaan teknologi.
“Budaya digital adalah tentang menjadi fleksibel dan memiliki tenaga kerja yang dapat menjawab tantangan baru sehingga organisasi tidak ketinggalan. Menjadi Indonesia maju dan ASN makin cakap digital,” tutupnya.
Turut hadir saat pembukaan acara yang berlangsung pada 6 – 9 September 2022 itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulsel, Asri Sahrun Said; Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Kemendagri, Dian Andy Permana (secara daring); serta perwakilan dari BPSDM Kemendagri, Ahmad Syaiful Bakri. (mhk)
