Jakarta, Ditjen Aptika – Isu mengenai sejumlah perusahaan rintisan (startup) yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk efisiensi pengeluaran sedang ramai diberitakan media. Media mencatat, sedikitnya ada delapan startup telah mengambil langkah tersebut, yaitu Pahamify, Zenius, LinkAja, Fabelio, Tanihub, JD.ID, Uang Teman, dan MPL.
“Winter atau musim dingin di startup diperkirakan masih berjalan cukup lama. Para founder dan CEO harus mempersiapkan diri dari yang terburuk,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira dikutip dari Medcom.id, Senin (06/06/2022).
Menurutnya sejumlah startup yang tengah merugi hanya mengandalkan pendanaan baru. Alhasil, fondasi perusahaan tak akan kokoh lantaran perilaku investor yang umumnya selalu berubah.
Untuk bisa lolos dan bertahan dari musim dingin, startup harus melakukan perombakan strategi. Evaluasi target pasar dan mengubah model bisnis, juga diperlukan untuk bisa bersaing.
Startup turut disarankan fokus pada inovasi layanan atau produk dan melakukan kolaborasi dengan pihak yang memang potensial, serta lebih memprioritaskan tim manajerial yang solid ketimbang hanya bertujuan mencari pendanaan, tapi produk tidak laku di pasar.
Kolaborasi Kebijakan dan Teknologi, Tangkal Serangan Siber
Isu lain yang masih ramai diberitakan media adalah RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Laporan terbaru Interpol menyebut ada 1,3 juta kasus ransomware di Indonesia. Dari angka sebesar itu, sebanyak 90 persen pelanggaran berasal dari serangan situs dan email. Sedangkan, Indonesia belum memiliki payung hukum soal perlindungan data pribadi.
Hingga saat ini, RUU PDP masih dalam pembahasan di DPR. Belum adanya payung hukum membuat Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang sudah memiliki beleid tersebut.
“Kebijakan memang penting, tapi hanya memberikan semacam framework (kerangka kerja) serta dorongan bagi perusahaan atas apa yang harus mereka lakukan. Jadi, perusahaan masih harus mengambil tindakan sendiri untuk menangkal serangan siber,” ungkap Regional Director Southeast Asia Menlo Security, CK Mah dikutip dari Viva.co.id, Senin (06/06/2022).
Ia mengingatkan bahwa kebijakan akan efektif jika dilakukan eksekusi. Dalam hal ini, kebijakan harus kolaborasi dengan teknologi. Sebab, negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand punya kebijakan tersebut sehingga efektif dalam melawan kejahatan siber. (pag)
