Jakarta, Ditjen Aptika – Isu terkait hacker Tiongkok yang menyusup ke jaringan internal 10 kementerian dan lembaga di Indonesia, salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN) masih mendominasi pemberitaan 24 jam terakhir. Topik yang diangkat media antara lain seputar desakan Komisi I DPR agar pemerintah menelusuri dugaan peretasan terstukrut dari negara Tiongkok, serta anggapan pengamat terkait keamanan data Indonesia yang berulang kali dibobol dalam beberapa waktu terakhir.
Dijelaskan bahwa sebuah kelompok peretas dengan nama Mustang Panda telah membobol sejumlah kementerian dan lembaga di Indonesia. Salah satu yang disasar adalah BIN. Laporan hasil temuan Insikt Group itu menemukan bahwa peretas, yang diyakini berkaitan erat dengan Beijing itu, menanam software PlugX dalam jaringan komputer pemerintah.
Media mengutip penjelasan Menkominfo bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penanganan insiden, termasuk peretasan, menjadi ranah dari BSSN.
“Kominfo membantu sesuai tupoksi Kominfo,” ujar Menteri Johnny G. Plate yang dikutip oleh Detik.com, Senin (13/09/2021).
Media mengutip pakar keamanan siber CISSReC, Pratama Persadha bahwa pihaknya belum mengetahui persis kebenaran dari informasi tersebut. Namun jika peretasan ini sebagai bentuk spionase antar negara, ia menilai bukti akan lebih sulit didapat karena motifnya bukan ekonomi atau popularitas.
Menurut Pratama, meski masih simpang siur, kondisi ini tetap bagus sebagai trigger untuk semua Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia untuk mulai mengecek sistem informasi dan jaringannya.
Lawan Hoaks, Pemerintah Luncurkan 3 Program Literasi Digital
Perkembangan teknologi digital dan akses informasi menjadi tantangan bagi Indonesia. Pasalnya seiring majunya teknologi menjadikan hoaks dan disinformasi marak tersebar di dunia maya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menjelaskan Pemerintah menghadirkan upaya peningkatan literasi digital kepada masyarakat.
“Kita mengajak masyarakat untuk mengisi media sosial dengan konten-konten positif,” ujar Usman Kansong dikutip Antara.
Di samping Gerakan Literasi Digital Nasional yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, Pemerintah RI baru saja meluncurkan tiga program literasi digital lainnya yakni Program Transformasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy (DLA).
Ketiga program tersebut ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar dapat menghadapi tantangan dari adanya perkembangan teknologi dan kecepatan arus informasi. (pag)
