Jayapura, Ditjen Aptika – Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara masif dari sisi hulu perlu didukung dengan kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memanfaatkan sisi hilir.
Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua yang digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (23/09/2021).
“Di Provinsi Papua, Kominfo melalui BAKTI telah membangun 213 BTS eksisting 4G dan 244 BTS eksisting 4G di Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2021 ini sedang berjalan, dan tahun 2022 nanti (akan tuntas untuk semua wilayah),” paparnya.
Melalui pembangunan TIK di sisi hulu itu, Menteri Johnny meminta Pemda Papua dan Papua Barat dapat memanfaatkannya dengan benar. Ia menyatakan, Kominfo siap memberikan pendampingan.
“Pemanfaatan TIK di sisi hilir, salah satunya untuk menghasilkan kota yang cerdas. Namun demikian, untuk menghasilkan enam aspek smart city, yaitu smart governance atau pemerintahan digital yang cerdas, smart infrastructure, smart economy, smart living, smart people, dan smart environtment,” paparnya.
Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny, diperlukan kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan smart city. Jangan sampai apa yang dihasilkan ini hanya menjadi tontonan semata.
“ Jadi, harus bisa memanfaatkan secara maksimal dan optimal apa yang kita miliki dan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal, kita tingkatkan kapasitas dan teknologinya,” tuturnya.
Beri Kemudahan
Sementara itu, Direktur Layanan Aplikasi dan Informatika Pemeintahan (LAIP) Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono mengatakan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai menjadi kunci utama dalam pengembangan kota cerdas.
“Kunci utama dalam smart city adalah penyediaan infrastruktur digital sampai ke seluruh desa. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital, menjangkau seluruh pelosok tempat tinggal masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk menerapkan kota cerdas, kami bekerjasama dengan BAKTI Kominfo,” ungkapnya.
Lihat juga: Punya Segudang Inovasi, Pemkab Wonogiri Antusias Bangun Kota Cerdas
Direktur Bambang menilai, dengan pondasi dari sistem digital yang canggih, pemerintah bisa melayani dengan lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan sudah terintegrasi dengan berbagai sistem.
“Dengan kota cerdas, harapannya, masyarakat dapat merasakan kenyamanan untuk tinggal di kotanya karena segala sesuatunya sudah terhubung. Mau belanja, mau membayar, mau memantau bagaimana perjalanan belanjanya, mau mengurus perizinan, mau mengurus segala urusan dengan pemerintah, menjadi jauh lebih mudah. Itu adalah konsep utama smart city yang ada di Indonesia dan khususnya akan kita tekankan untuk optimalisasi pelaksanaan di Papua dan Papua Barat,” jelasnya.
Apalagi kata Bambang, saat ini masyarakat sudah hidup dalam dunia revolusi 4.0, dimana semua kemudahan bisa dilakukan melalui gadget yang berada dalam genggaman.
Tiga Program
Lebih lanjut, Direktur LAIP itu memaparkan terdapat tiga program utama kota cerdas di Indonesia.
“Pertama adalah program Gerakan Menuju 100 Smart City. Kedua, smart city pada kawasan wisata prioritas dan super prioritas. Ketiga, pengembangan kota cerdas pada kawasan ibu kota negara baru (IKN),” paparnya.
Dari total 100 smart city yang dicanangkan pemerintah saat ini, masih tersisa 48 kabupaten/kota yang belum memiliki dokumen perencanaan.
“Tahun ini kita sudah menandatangani MoU antara Menteri Kominfo dengan seluruh kepala daerah yang menjadi target di atas. Setelah penandatanganan, kemudian tengah berlangsung proses untuk penyusunan masterplan per kabupaten pada 48 kabupaten yang masih tersisa dan tengah dilaksanakan penyusunan masterplan di 10 Kawasan Wisata Super Prioritas dan prioritas (10 Bali Baru), serta di kawasan IKN,” urai Direktur Bambang.
Lihat juga: Pemkab Beltim Sambut Smart City untuk Kembangkan Wisata Tanjung Kelayang
Melalui penyusunan rencana induk itu diharapkan dapat terpetakan inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan di daerah untuk mendorong kawasan wisata menjadi kawasan wisata yang cerdas.
“Dengan adanya pemetaan-pemetaan pada kawasan tersebut, maka kita bisa mengetahui inisiatif yang ada di kabupaten atau kota. Kemudian, dari pemetaan kegiatan yang ada akan diketahui mana yang sanggup dibiayai dengan APBD , mana yang tidak didukung oleh pemerintah provinsi, dan mana yang perlu didukung melalui APBN,” jelas Bambang.
Ia pun menambahkan, dengan adanya pemetaan seperti ini, maka pemerintah memiliki sebuah konsep perencanaan yang komprehensif dan matang agar bisa fokus memiliki milestone dan target yang jelas untuk mencapai hasil lebih baik.
“Masterplan di kawasan wisata prioritas di semua kabupaten nanti akan kita buatkan masterplan-nya, termasuk di IKN. Kita sudah melakukan inventarisasi yang sudah menjadi bagian dari 100 smart city. Beberapa kawasan wisata prioritas dan ibu kota negara baru sudah punya masterplan smart city,” tandasnya.
Bagi daerah yang rencana induk kota cerdasnya sudah pernah dibantu oleh Kominfo dalam program 100 Smart City, maka tidak dibantu lagi pada program tahun ini dan tahun depan.
“Yang kita bantu adalah daerah-daerah yang belum memiliki masterplan, yang jumlahnya tadi ada kurang lebih 48 pemerintah daerah,” pungkas Direktur LAIP.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif, Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Aju Widyasari, Plt Sekda Papua Ridwan Rumasukun, Dirut PT. Telkom Indonesia Ririek Adriansyah, Dirut PT. Telkomsel Hendri Mulya Syam, Sekjen KONI Pusat Ade Lukman, Wakil Ketua Harian PB PON Papua Yusuf Yambe Yabdi, serta perwakilan dari TNI dan Polri Papua. (hm.ys)
