Jakarta, Ditjen Aptika – Isu terkait kebocoran data penduduk masih muncul dalam pemberitaan akhir pekan. Topik yang menjadi sorotan media adalah perkembangan penyelidikan kebocoran data penduduk dan himbauan Kementerian Kominfo dalam menjaga keamanan data pribadi.
Per 2 Juni 2021, terdapat lima vendor BPJS Kesehatan yang sudah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa pejabat BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap operasional sistem teknologi informasi. Selain itu, Kepala Pusat Operasi Keamanan BSSN, Brigjen TNI Ferdinand Mahulette juga diperiksa sebagai saksi ahli.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri menilai bahwa data peserta BPJS Kesehatan diduga kuat bocor. Namun belum diketahui apa modus kejahatan tersebut. Kementerian Kominfo sendiri telah memblokir situs Raid Forum yang merupakan forum jual beli data pribadi masyarakat Indonesia.
Media juga menyorot pernyataan Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Bambang Gunawan yang ikut mendorong agar RUU PDP dimasukan ke dalam Prolegnas 2021. Ia juga ikut memberikan tips dalam menjaga data pribadi, seperti penggunaan anti virus, tidak memberikan data pribadi ke sembarang pihak, melakukan back up data, hingga penggunaan password yang sulit ditebak.
Gerakan Bangga Buatan Indonesia Mampu Bawa 3,7 Juta UMKM Go Digital
Program 2 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) go digital melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang digagas pemerintah telah melampaui target. Per akhir Desember 2020, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital mencapai 3,7 juta.
“Itu artinya lebih dari 80 persen dari target kita,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo R.M. Manuhutu, dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6/2021).
Capaian gemilang itu tak lepas dari apiknya sinergi antar kementerian dan lembaga terkait. Sehingga, mampu menarik banyak minat pelaku UMKM merambah pasar digital. Sementara untuk tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 6 juta UMKM go online. Dengan begitu, diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang besar.
Tentunya caranya tak dapat lagi mengandalkan sinergi antara Kementerian/lembaga yang sudah apik, melainkan juga pemerintah akan jemput bola ke sejumlah daerah. Seperti melakukan kegiatan kampanye dan menyelenggarakan pameran yang menampilkan aneka produk lokal unggulan yang dimiliki masing-masing daerah.
“Jadi, tidak hanya terpusat di Jakarta tapi masuk ke daerah. Seperti bulan lalu di Borobudur, bulan ini di NTT Labuan Bajo. Tujuannya untuk meningkatkan sense of belonging bahwa gerakan BBI ini bukan milik pemerintah tapi milik masyarakat bersama,” terangnya. (lry)
